Luwu Utara, daulatrakyat.id — Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara terus mendorong optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Admin PPID di setiap perangkat daerah.
Pasalnya, komunikasi publik yang transparan dinilai sangat krusial agar berbagai program strategis pemerintah, seperti cetak sawah, dapat dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Andi Abdullah Rahim saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) PPID yang diselenggarakan belum lama ini di Aula La Galigo, Kantor Bupati Luwu Utara.
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh PPID Pelaksana serta Admin PPID dari masing-masing Perangkat Daerah (PD), serta menghadirkan narasumber ahli dari Diskominfo-SP Sulsel, Nurul Khaeriyah.
Dalam arahannya, Bupati Andi Abdullah Rahim menyoroti kurangnya informasi yang sampai ke tengah-tegah masyarakat, terkait dengan berbagai program pemerintah yang sedang berjalan.
Ia mengambil contoh program cetak sawah yang semestinya menjadi informasi publik yang lebih luas lagi penyebarannya agar masyarakat bisa mengetahui manfaat nyata dari program tersebut.
Menurutnya, opini yang berkembang di tengah masyarakat harusnya bisa mencerminkan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan pemda murni berorientasi pada kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta jauh dari faktor subjektivitas, seperti like or dislike.
“Banyak sekali program yang saat ini kita jalankan, salah satunya adalah program cetak sawah. Ini harusnya menjadi informasi yang sampai ke publik,” tutur Andi Rahim dalam sambutannya.
“Dan paling penting bagaimana program ini dapat diterima sebagai program yang bermanfaat. Bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemda, dalam hal ini Bupati, bukan berdasarkan faktor like or dislike,” jelas Andi Abdullah Rahim di hadapan para peserta.
Kendati demikian, ia menyayangkan persepsi objektif tersebut belum sepenuhnya terbentuk di tengah masyarakat. Secara terbuka, ia pun mengevaluasi sistem penyebaran informasi yang masih memiliki kendala dalam menyampaikan pesan-pesan positif secara efektif.
“Harusnya ini muncul di masyarakat, tetapi sayangnya opini ini belum muncul di masyarakat. Nah, ini berarti kita gagal untuk mendeliver informasi yang benar kepada masyarakat. Bagaimana kita memberikan persepsi yang benar kepada masyarakat,” tambahnya penuh penekanan.
Melalui Bimtek PPID ini, ia berharap para pengelola informasi di tingkat perangkat daerah dapat meningkatkan kapasitas dan strategi komunikasi para PPID Pelaksana dan Admin PPID.
Dikatakannya, peran PPID pelaksana dianggap vital sebagai garda terdepan dalam menjembatani transparansi kebijakan pemda dengan pemahaman yang objektif di tengah masyarakat.
Menurutnya, PPID tidak hanya berfungsi sebagai penyedia data saat ada permohonan informasi, tetapi juga harus proaktif dalam menyebarkan capaian program pemerintah melalui berbagai kanal media, baik media sosial resmi, website, maupun kerja sama media massa. (lhr/jal)
