• Home
  • Redaksi
  • Catatan Redaksi
Friday, September 22, 2023
Daulat Rakyat
  • Pendidikan
  • Pemerintahan
    • DPRD Makassar
    • Pemprov Sulsel
    • Pemkot Makassar
  • Ekobis
  • Hiburan
  • Politik
  • Opini
  • Berita
No Result
View All Result
Daulat Rakyat
  • Pendidikan
  • Pemerintahan
    • DPRD Makassar
    • Pemprov Sulsel
    • Pemkot Makassar
  • Ekobis
  • Hiburan
  • Politik
  • Opini
  • Berita
Friday, September 22, 2023
No Result
View All Result
Daulat Rakyat

Eksistensi Media Massa di Tengah Ancaman Sosial Media

Pj Gubernur Sulbar Kunker ke Sejumlah Kabupaten

Pj Gubernur Sulbar Bersama Bupati Majene Bertemu Massa HMI

35
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Majene,daulatrakyat.id – Puluhan Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kabupaten Majene menggelar aksi di Halaman Rumah Jabatan Bupati Majene menuntut pembatalan penundaan Pemilihan Kepala Desa di Majene. Aksi dilakukan Rabu, 6 Juni 2023 di

Tidak berselang lama melakukan orasi massa kemudian bertemu Bupati Majene dan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh berdialog terkait penundaan Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan Bupati Majene Andi Ahmad Syukri Tammalele. Pj. Gubernur Sulbar dan Bupati Majene duduk bersila bersama para mahasiswa menerima dan mendengarkan aspirasi mereka

Berita Terkait

Hari Lalu Lintas Bhayangkara Ke-68, Satlantas Polres Luwu Sumbang 31 Kantong Darah

Kapus Tanalili Serahkan Bantuan Alat Alat Antropometri Kit dari Kemenkes Kepada Camat Tanalili

IGTKI-PGRI Kabupaten Luwu Utara Gelar Pelatihan Pendidikan Olahraga bagi Anak Usia Dini

Dihadapan para Mahasiswa, Bupati Majene Andi Ahmad Syukri mengatakan bahwa penundaan terhadap proses pemilihan kepala desa di Majene dilakukan karena beberapa persolan.

“Prinsipnya sekarang saya akan tetap menunda Pilkades ini, karena masih Laporan Pertanggungjawaban Desa belum lengkap,” kata Bupati, Andi Syukri

Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh juga menjelaskan dihadapan mahasiswa alasan penundaan pilkades telah disampaikan oleh Bupati.

“Tentu tahapan pilkades ada tata aturan, tidak bisa tiba masa tiba akal langsung Pilkades dilakukan, karena semua pejabat kepala desa harus menyelesaikan LPJ. Karena akan diaudit dan diperiksa inspektorat,”kata Zudan.

Ia berharap, agar seluruh pihak dapat menjaga kondusifitas daerah terutama dalam proses Pilkades mendatang. (rls/dr)

ShareTweetPin
https://dprd.makassar.go.id/
https://dprd.makassar.go.id/
  • Home
  • Redaksi
  • Catatan Redaksi

© 2023 Daulat Rakyat - Santun Cerdas Kritis

No Result
View All Result
  • Pendidikan
  • Pemerintahan
    • DPRD Makassar
    • Pemprov Sulsel
    • Pemkot Makassar
  • Ekobis
  • Hiburan
  • Politik
  • Opini
  • Berita

© 2023 Daulat Rakyat - Santun Cerdas Kritis

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In