Mamuju, daulatrakyat.id- Seorang ASN, Sekretaris Dinas Koperindag dan UMKM Pemprov Sulbar Arnida mendapat tawaran perjalanan dinas ke daerah manapun yang Ia mau.
Seperti dilansir Humas Pemprov Sulbar, tawaran perjalanan dinas bagi Arnida terungkap saat Pemrov Sulbar menggelar rapat kerja pimpinan ( Rapim) tahun 2023 yang dipimpin langsung PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan berlangsung di Graha Sandeq, Rabu, 17 Mei 2023.
Hadiah tersebut sebagai bentuk apresiasi dari sang Prof. Zudan karena Arnida mampu menjawab pertanyaan terkait 5 tantangan pembangunan Sulbar.
Apa saja lima tantangan yang dimaksud itu? Seperti, kapasitas fiskal terbatas, rendahnya kualitas SDM termasuk persoalan Stunting dan Pendidikan, terbatasnya infrastruktur konektifitas, pengentasan kemiskinan, kinerja ekonomi yang belum akseleratif.
Prof Zudan berharap komitmen dengan seluruh OPD mengatasi lima tantangan tersebut. Salah satunya mempersiapkan SDM dengan mendorong pejabat eselon peduli terhadap jenjang karir.
“Ini harus kita rencanakan mudah-mudahan ada jalan bagi kita. PAD meningkat, transfer meningkat dan teman-teman jangan bosan berdoa dan berkarya,” ujar Prof Zudan.
Seluruh OPD, sebut Zudan harus memiliki satu frekuensi, menjadi ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (BerAKHLAK), serta millete diatonganan” dan “malaqbi”.
Prof Zudan juga menginginkan hadirnya birokrasi yang gesit dan responsif. Setiap ASN harus mampu menjadi solusi atas setiap permasalahan.
“Jangan ada masalah ada surat masuk ditaruh karena mengatakan pak ini bukan kewenangan provinsi. Itu contoh birokrasi yang tidak responsif. Kita bisa berbuat dengan mengantarkan surat itu ke pejabat berwenang.
Misalnya banjir, itu bukan kewenangan provinsi. Gesit-responsif itu harus sampai solusi. Maka karena bukan kewenangan provinsi, siapkan surat kepada bupati,” ujarnya.
Zudan menegaskan bahwa setiap OPD dalam bekerja menjalankan fungsi rencana-kerjakan-awasi.
Artinya, setiap OPD harus mengecek setiap hasil pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya.
Sebab itu, menurutnya yang terpenting setiap OPD menjalankan fungsi branding dan marketing, yaitu mempromosikan setiap potensi yang dimiliki Sulbar.
Sementara, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, mengatakan dari aspek perencanaan Pemprov Sulbar berpedoman pada RPD 2023-2026.
Empat poin menjadi prioritas RPD, antara lain peningkatan kemandirian ekonomi daerah, pembangunan SDM yang unggul dan berbudaya, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
Untuk melakukan percepatan kedepan, diharapkan arahan PJ Gubenur Sulbar, termasuk dalam rangka transformasi digital. Muhammad Idris menyebut transformasi digital Sulbar berada di urutan 25 secara nasional, atau kategori cukup.
Dalam hal penerapan tandatangan elektronik (TTE), baru diterapkan Sekprov Sulbar, namun ia optimis dengan kehadiran PJ Gubernur kedepan dapat diterapkan di seluruh OPD.
“Kami mohon arahan untuk langkah percepatan kedepan,” ungkapnya. (Lim/dr)
