Oleh : Muslimin.M
Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya dan sekitarnya, melangsungkan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jawa Timur (Jatim), Senin 17/2/2025.
Pantauan suarasurabaya.net, mahasiswa yang turun ke jalan mengenakan almamater mulai dari Universitas Airlangga (Unair), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), UPN Veteran Jawa Timur, hingga UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA)
“Aulia Thaariq Akbar koordinator lapangan aksi Aliansi Jatim Menggugat sekaligus ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair), mengatakan aksi tersebut digelar karena dalam 100 hari kerja pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto Presiden dan Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden penuh dengan kebijakan yang meresahkan dan menindas.
“Ini mencederai cita-cita reformasi. Kami muak melihat hak-hak rakyat dirampas atas nama efisiensi, sementara kepentingan elite terus diutamakan,” katanya.”( Suara surabaya.com.17/2/25)
Demonstrasi di Surabaya seperti disampaikan dalam berita diatas adalah salah satu rentetan peristiwa demonstrasi yang terjadi di banyak daerah, sebagai reaksi dan respon mahasiswa dan masyarakat terhadap kebijakan efesiensi yang dikeluarkan oleh presiden Prabowo Subianto, pertanyaannya mengapa ada demonstrasi ?, apakah kebijakan efisiensi ini akan memberi efek penderitaan bagi masyarakat ?, dan mengapa kebijakan efesiensi ini justru kontra produktif dengan gemuknya kementrian/ lembaga beserta pejabat pejabatnya ?,.
Kebijakan presiden Prabowo tentang efesiensi anggaran terus menuai sorotan dan memantik demonstrasi bagi mahasiswa dan masyarakat secara luas, dan bukan tidak mungkin kondisi ini justru akan memunculkan masalah baru ditengah masalah yang sudah ada. Anggaran negara sejatinya cerminan prioritas dan komitmen pemerintah dalam menjalankan pembangunan sesuai apa yang telah direncanakan dan ditetapkan.
Seiring berjalannya waktu, efisiensi anggaran selalu menjadi isu yang sering digemakan, khususnya dalam konteks alokasi dana yang tepat dan bermanfaat. Tetapi belakangan ini, efisiensi anggaran justru banyak digugat. Kritikan yang muncul menggambarkan bahwa upaya penghematan anggaran tidak selalu menghasilkan hasil yang optimal bagi rakyat.
Dalam kaca mata pemerintah, efisiensi anggaran kadang dilihat sebagai alasan untuk merasionalisasi proyek besar yang sebenarnya bisa memberikan dampak ekonomi jangka panjang sebagai contoh, proyek infrastruktur yang direncanakan dengan matang, namun dipangkas karena anggaran yang terbatas. Padahal, dengan investasi yang tepat, proyek ini dapat memberikan multiplayer effect bagi perekonomian.
Tetapi, kita juga tidak bisa menafikan pentingnya efisiensi anggaran. Pengelolaan anggaran yang baik dan bijak tentu diperlukan untuk menjaga keberlanjutan fiskal negara. Tantangan sebenarnya terletak pada bagaimana menemukan keseimbangan antara efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Anggaran yang efisien tidak hanya berarti mengurangi pengeluaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan nilai tambah yang maksimal bagi masyarakat.
Pertanyaannya kemudian, apakah efisiensi anggaran yang dimaksud benar-benar berdasarkan data dan analisis yang objektif, atau jangan-jangan justru lebih mengarah pada kebijakan yang lebih populer namun kurang menguntungkan dalam jangka panjang. Dalam situasi begini, pemerintah dan masyarakat perlu berdialog untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran tidak hanya mengutamakan efisiensi diatas segalanya, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi demi kesejahteraan bersama.
Efisiensi anggaran menjadi prinsip penting dalam pengelolaan keuangan negara.Tetapi, kenyataannya upaya efisiensi anggaran kadang berakhir dengan masalah yang serius, baik dalam hal kualitas layanan publik maupun dalam keberlanjutan program penting. Banyak kebijakan efisiensi anggaran yang bermasalah karena lebih fokus pada pemotongan biaya tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat.
Singkatnya, efisiensi anggaran bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya negara, dapat mengurangi pemborosan dan memperbaiki pengelolaan keuangan, tetapi sektor layanan publik justru sering menjadi korban dari upaya penghematan yang terlalu berfokus pada pemotongan biaya yang pada dasarnya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mengalami dampak negatif yang tidak mempertimbangkan kepentingan jangka panjang.
Layanan publik terganggu
Dalam konteks layanan publik, umumnya masyarakat kita memahami hal-hal yang terkait dengan kebutuhan dan kepentingan mendasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan layanan sosial lainnya. Pendidikan merupakan salah satu layanan publik yang begitu penting bagi masyarakat kita, jika ada pengurangan anggaran untuk aspek ini maka bisa dipastikan akan berdampak pada pengurangan kualitas pendidikan, dapat menghambat pengembangan kompetensi pendidik dan memperburuk kondisi infrastruktur sekolah.
Bidang kesehatan demikian juga, pemotongan anggarannya dapat mengurangi jumlah tenaga medis, menghambat penyediaan obat-obatan yang diperlukan, mengurangi ketersediaan fasilitas medis yang memadai. Dalam banyak kasus sering terjadi di rumah sakit dan puskesmas yang sudah terbebani dengan tingginya jumlah pasien. Dengan anggaran yang terbatas, kualitas pelayanan kesehatan bisa menurun, dan yang paling dirugikan adalah masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar, terutama di daerah pedesaan atau masyarakat miskin.
Infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi umum juga menjadi korban dari kebijakan ini. Pemangkasan anggaran untuk proyek infrastruktur dapat memperlambat pembangunan, perawatan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Di beberapa daerah, jalan yang rusak parah dan tidak diperbaiki, pembangunan jembatan yang tertunda meningkatkan biaya logistik, memperburuk mobilitas dan pada akhirnya menghambat perkembangan ekonomi daerah tersebut. Pembangunan yang lebih besar menjadi terhambat karena anggaran yang terbatas.
Layanan sosial yang mencakup bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan program pengentasan kemiskinan juga tidak lepas dari dampaknya karena anggaran yang terbatas. Pemangkasan dana bantuan sosial untuk kelompok rentan, seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, memperburuk kondisi sosial masyarakat dan menambah beban bagi mereka yang sudah berada dalam keadaan sulit.
Pendek kata, kebijakan efisiensi anggaran yang mengabaikan sektor publik ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Efisiensi anggaran tidak seharusnya hanya dilihat sebagai pemangkasan anggaran tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pengelolaan anggaran harus lebih memperhatikan keseimbangan antara penghematan dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi demi kesejahteraan rakyat.
Pemangkasan anggaran untuk sosial dan bantuan masyarakat dapat memperburuk ketimpangan sosial. Program sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan, seperti bantuan langsung tunai atau subsidi kesehatan, bisa terhenti. Dan ini akan semakin memperburuk ketimpangan ekonomi dan memperburuk kemiskinan dikalangan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Dari konteks diatas, kita dapat berpandangan bahwa kebijakan efisiensi anggaran memang penting untuk memastikan anggaran negara tidak terbuang sia-sia, namun harus dilakukan dengan hati-hati. Pemerintah perlu membuat prioritas yang jelas mengenai sektor mana yang harus mendapat perhatian lebih, serta melakukan evaluasi dan pengawasan ketat agar anggaran yang terbatas tetap digunakan dengan tepat dan berdampak positif.
Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang berdampak bagi kehidupan rakyat, dan selalu berhati-hati, memihak kepada kepentingan rakyat semata, bukan kepada yang lain. Karena itu, kebijakan ini harus dilaksanakan dengan bijaksana dan disertai dengan upaya untuk meminimalisir dampak negatif terhadap aspek vital seperti pendidikan, kesehatan dan sosial.
Dan pada akhirnya kita berharap bahwa efesiensi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dapat mencerminkan keadilan dan tidak melukai hati rakyat, jangan hanya efesiensi ke bawah, tetapi juga harus efesiensi ke atas, salah satunya dengan merampingkan kebinet dan pejabat yang ada didalamnya.(**)
