Makassar, daulatrakyat.id — Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara kembali mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Untuk ke-15 kalinya, Luwu Utara berhasil menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2025.
Penghargaan tertinggi dalam audit keuangan negara ini diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Sulsel kepada Bupati Luwu Utara, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Makassar, Selasa (2/6/2026).
Yang membuat pencapaian kali ini luar biasa bukan sekadar angka 15, melainkan konsistensinya. Di mana Luwu Utara sukses mempertahankan opini WTP ini secara konsekutif sebanyak 14 kali sejak 2013 hingga 2026 alias 14 kali secara beruntun.
Sekadar diketahui, opini WTP pertama kali diraih oleh Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2011 di era Bupati Arifin Djunaidi menjabat. Selanjutnya, sejak 2013 – 2026 kembali diraih tanpa putus.
Bupati Andi Rahim menyebutkan, capaian ini bukan kerja satu-dua orang saja, melainkan buah dari komitmen kolektif seluruh aparatur Pemda Lutra yang terus menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan uang rakyat.
“Alhamdulillah, hari ini, 2 Juni 2026, Luwu Utara kembali meraih opini WTP ke-15 kali,” ujar Bupati usai menerima penghargaan prestisius ini di Makassar. Bupati mengatakan bahwa penghargaan ini dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Luwu Utara.
“Setiap rupiah uang rakyat harus dikelola dengan jujur dan kembali manfaatnya ke masyarakat. Terima kasih atas doa dan dukungan kita semua. Komitmen kami adalah menjaga amanah rakyat dan mengawal kemajuan daerah kita yang tercinta ini,” tandasnya.
Keberhasilan Luwu Utara mempertahankan WTP selama lebih dari satu dekade tanpa terputus membuktikan bahwa sistem pengawasan internal dan budaya kerja clean government telah mengakar kuat di daerah berjuluk Bumi La Maranginang tersebut.
Meskipun menjadi “langganan” WTP, Bupati Andi Rahim mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak larut dalam euforia. Menurutnya, mempertahankan prestasi di tengah standar audit BPK yang makin ketat dan dinamis, justru jauh lebih sulit daripada meraihnya pertama kali.
Dengan diraihnya penghargaan WTP ke-15 ini, Pemda Luwu Utara kembali membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukanlah penghalang untuk menyajikan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntable, serta dapat dipercaya oleh publik. (lhr/jal)
