Oleh : Muslimin.M
Setelah ketua umum Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan wacana Pilkada tidak langsung pada acara HUT Golkar beberapa waktu yang lalu, kemudian presiden Prabowo merespon nya bahkan memberi isyarat akan menyetujui nya dengan alasan bahwa pilkada langsung tidak efesien dan berbiaya sangat besar, dan yang terbaru Mendagri Tito Karnavian pun juga memberi respon yang sama. Lalu, bagaimana kita menyikapi hal tersebut, akankah kita tetap berada pada sistem pilkada langsung dengan sederet masalah serius, atau kah kita kembali ke sistem lama yaitu pilkada tidak langsung ?.
Kita memahami bahwa dalam pilkada tidak langsung kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD, dan ini sering dikaitkan dengan potensi pengurangan praktik politik uang dalam proses pemilihan. Meskipun begitu, hubungan antara pilkada tidak langsung dengan politik uang memiliki berbagai dimensi yang perlu dipahami secara lebih mendalam.
Pada pilkada langsung, rakyat memilih langsung calon kepala daerah praktik politik uang cenderung lebih terbuka dan meluas karena calon kepala daerah berusaha menggalang dukungan dari masyarakat dengan iming-iming uang, barang atau fasilitas lainnya. Pemilih yang merasa bahwa suara mereka memiliki harga, sering dijadikan sasaran praktik semacam ini.
Banyak kalangan menilai bahwa dalam pilkada tidak langsung politik uang bisa berkurang sebab yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah bukan lagi massa pemilih yang banyak, melainkan anggota DPRD yang lebih sedikit dan terorganisir. Calon kepala daerah yang bersaing akan lebih fokus melakukan pendekatan kepada partai politik atau anggota DPRD daripada harus membayar suara masyarakat secara langsung. Meskipun dapat mengurangi politik uang yang melibatkan pemilih langsung, praktik politik uang bisa tetap terjadi dalam bentuk lobi politik antara calon dan anggota DPRD.
Disisi pengawasan terhadap praktek politik uang dalam pilkada tidak langsung dapat lebih mudah dilakukan karena prosesnya melibatkan lebih sedikit orang. DPRD yang memilih kepala daerah memiliki struktur yang lebih terbatas memiliki kontrol lebih ketat terhadap calon kepala daerah. Namun, pengawasan ini sangat bergantung pada integritas dan transparansi sistem politik dan legislatif di masing-masing daerah.
Jika proses pemilihan kepala daerah dilakukan dengan jujur dan terbuka, maka pilkada tidak langsung bisa mengurangi ruang untuk politik uang. Tetapi jika tidak ada pengawasan yang ketat atau jika anggota DPRD terlibat dalam praktik kolusi dan korupsi, politik uang bisa tetap ada, meskipun tidak langsung melibatkan pemilih.
Disisi yang lain kita juga memahami bahwa meskipun bisa mengurangi politik uang pada level pemilih, tetapi pilkada langsung lebih banyak memberi ruang bagi partisipasi rakyat dalam proses demokrasi, walaupun dengan risiko politik uang yang lebih besar. Artinya bahwa setiap sistem pemilihan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam konteks pengendalian politik uang.
Politik Uang
Pilkada langsung oleh rakyat memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan pemimpinnya, meskipun memberikan partisipasi lebih besar kepada publik, pilkada langsung juga membawa dampak negatif terkait politik uang yang sangat signifikan.
Pilkada langsung membuka peluang sangat besar bagi praktik politik uang terutama besarnya biaya yang dibutuhkan dalam kampanye. Para calon kepala daerah harus mengeluarkan biaya yang sangat tinggi untuk menyelenggarakan kampanye yang efektif, seperti biaya iklan, pertemuan dengan konstituen dan penggalangan massa.
Politik uang dalam pilkada langsung bisa menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilihan. Pemilih yang lebih miskin atau kurang terinformasi bisa lebih mudah dipengaruhi oleh iming-iming uang atau barang dari calon tertentu, sementara calon yang memiliki sumber daya lebih besar dapat mendominasi kampanye dan ini mengarah pada ketidaksetaraan dalam kompetisi dimana suara rakyat tidak lagi dihargai berdasarkan ide dan visi yang baik, melainkan karena siapa yang mampu memberikan “imbalan” terbesar.
Efek jangka panjang dari politik uang dalam pilkada langsung adalah penguatan budaya korupsi di tingkat paling bawah. Setelah terpilih, kepala daerah yang memperoleh jabatan melalui praktik politik uang sering merasa berutang budi kepada mereka yang telah mendukung secara finansial. Akibatnya akan lebih cenderung untuk memberikan kontrak-kontrak proyek atau kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu yang telah membantunya dalam kampanye, alih-alih membuat keputusan berdasarkan kepentingan masyarakat luas, malah berujung pada penyalahgunaan anggaran daerah dan korupsi yang merugikan masyarakat.
Politik uang dalam pilkada langsung akan mengarah pada keputusan-keputusan jangka pendek yang tidak proaktif atau berkelanjutan. Calon kepala daerah lebih fokus pada kebutuhan mendesak untuk memenangkan pemilihan, daripada merencanakan program kerja yang menyeluruh dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Artinya calon kepala daerah akan lebih fokus pada pencitraan dan popularitas, bukan calon pemimpin yang benar-benar berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang.
Ketika politik uang menjadi bagian dari proses pemilihan, kepercayaan publik terhadap sistem pemilu akan menurun. Masyarakat merasa bahwa hasil pilkada tidak mencerminkan kehendak rakyat, tetapi lebih dipengaruhi oleh kekuatan uang dan transaksi politik. Dan rakyat merasa bahwa suara mereka tidak lagi dihargai atau tidak berpengaruh.
Meskipun pilkada langsung memberi hak suara kepada rakyat dan meningkatkan partisipasi demokratis, politik uang tetap menjadi masalah serius yang merusak kualitas demokrasi. Ketergantungan pada uang dalam setiap kampanye bisa memperburuk ketidaksetaraan sosial, memperkuat budaya korupsi dan mengurangi kualitas kepemimpinan kepala daerah. Karenanya pilkada langsung perlu di evaluasi secara serius dan mencari alternatif lain dalam sistem pilkada kedepan, opsi pilkada tidak langsung menjadi opsi yang paling realistis dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada selama ini.(**)
