Oleh : Muslimin.M
Sritex Group melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 10.665 karyawannya per Rabu kemarin (26/2). Jumlah karyawan dipangkas meningkat seiring perusahaan yang akan tutup total per 1 Maret 2025.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat pada Januari 2025, PHK menyasar 1.065 karyawan anak usaha Sritex Group, PT Bitratex Semarang.
Kemudian pada Februari 2025, jumlah karyawan kena PHK mencapai 9.604 orang. Rinciannya PT Sritex Sukoharjo sebanyak 8.504 orang. PT Primayuda Boyolali sebanyak 956 orang, PT Sinar Panja Jaya Semarang sebanyak 40 orang, dan PT Bitratex Semarang sebanyak 104 orang.”Jumlah total PHK 10.665 orang,” bunyi keterangan Kemnaker,” (CNN,1/3/25).
Berita PHK seperti diatas hampir setiap hari menghiasi semua media baik nasional maupun media lokal, cetak maupun online, dan yang terbaru di perusahaan Sritex yang membuat kita kaget dan sedih dengan jumlah karyawan yang di PHK cukup besar, bertepatan lagi dengan bulan ramadhan dimana kebutuhan ekonomi cukup tinggi, makin lengkaplah kesedihan ini.
Pertanyaannya, apa sebetulnya yang terjadi di industri kita saat ini ?.
Jika kita perhatikan dalam beberapa tahun terakhir, fenomena pemutusan hubungan kerja semakin marak terjadi diberbagai sektor industri di Indonesia. Salah satu pemicunya kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh banyak perusahaan untuk bertahan ditengah ketidakpastian ekonomi global. Kebijakan efisiensi memang dianggap sebagai langkah pragmatis untuk menjaga kelangsungan perusahaan, namun di sisi lain, dampak sosial yang ditimbulkan cukup signifikan, terutama bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan.
PHK yang terjadi saat ini, bukanlah fenomena yang bisa dianggap remeh dan sederhana. Bagi pekerja, kehilangan pekerjaan tidak hanya berpengaruh pada kondisi finansial nya, tetapi juga mempengaruhi stabilitas psikologis dan sosial, bahkan menjadi pukulan telak yang memaksanya untuk mencari pekerjaan baru di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu.
Jika kebijakan efisiensi yang menjadi alasan utama di balik PHK dan dipandang sebagai solusi sementara yang diambil oleh perusahaan untuk menekan biaya operasional dan meningkatkan daya saing, maka kebijakan ini, bisa dianggap membantu perusahaan untuk tetap bertahan, terutama di tengah krisis dan kondisi pasar yang tidak stabil. Tetapi, jika kebijakan itu tidak diimbangi dengan strategi yang lebih holistik, bisa berisiko mengurangi motivasi pekerja yang tersisa dan menciptakan ketegangan didalam perusahaan.
Singkatnya, kebijakan efisiensi yang ditempuh oleh perusahaan merupakan pilihan yang tidak bisa dihindari dalam dunia bisnis yang penuh dengan ketidakpastian, hanya saja dampak sosial dari PHK yang menyertainya perlu dipertimbangkan dengan serius. Kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan agar solusi yang diambil tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, tetapi juga memberikan dampak positif bagi keberlanjutan perekonomian secara keseluruhan.
Persfektif sosial
Linda J. Carstensen (Psikolog Sosial, Universitas Stanford), bahwa PHK massal dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang yang terlibat. Perasaan kehilangan pekerjaan dapat memicu stres yang tinggi, kecemasan, bahkan depresi. Dalam penelitian yang dilakukan Carstensen, ditemukan bahwa orang yang kehilangan pekerjaan cenderung mengalami penurunan kesejahteraan emosional dan psikologis. Pengangguran yang berlangsung lama dapat memengaruhi harga diri dan hubungan sosial, terutama bagi mereka yang merasa terjebak dalam situasi tersebut tanpa ada harapan perubahan.
Prof. Amartya Sen (Ekonom dan Filsuf, Penerima Nobel Ekonomi)
dalam bukunya tentang pembangunan manusia, menekankan bahwa pengangguran massal akibat PHK massal memperburuk ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi. Menurut Sen, pengangguran bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial karena memengaruhi kemampuan individu untuk mencapai “kemampuan” atau kualitas hidup yang lebih baik. PHK massal dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial, karena mereka yang terpengaruh sering datang dari lapisan masyarakat yang lebih rentan, seperti pekerja berpendidikan rendah atau mereka yang berada dalam industri yang mudah terotomatisasi atau dipindahkan ke luar negeri.
Dampak Jangka Panjang Dr. Richard Freeman (Ekonom, Harvard University), dalam penelitiannya tentang pasar tenaga kerja, menyatakan bahwa PHK massal dapat memiliki dampak jangka panjang yang lebih buruk pada mobilitas sosial. Orang yang terkena PHK massal sering kali mengalami kesulitan dalam menemukan pekerjaan baru dengan upah yang setara, terutama jika mereka tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan di sektor-sektor baru yang sedang berkembang. Ini mengarah pada peningkatan pengangguran struktural, di mana pekerja terjebak dalam situasi jangka panjang di mana mereka tidak dapat memanfaatkan peluang ekonomi baru.
Dari berbagai persfektif ahli di atas, kita dapat memberi pandangan bahwa PHK massal memiliki dampak yang luas dan beragam, mulai dari pengaruh ekonomi yang memicu penurunan daya beli dan ketidakstabilan perekonomian, dampak psikologis yang meningkatkan stres dan gangguan mental, hingga dampak sosial yang memperburuk ketimpangan sosial dan mengganggu kestabilan keluarga. Karenanya, penting bagi perusahaan dan pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dan bijaksana dalam menangani PHK massal agar dampak negatifnya bisa diminimalkan dan kesejahteraan sosial tetap terjaga.
Satu hal yang perlu difahami bahwa ketidaksetaraan ekonomi yang diperburuk oleh PHK massal bisa menambah ketidakstabilan sosial. Masyarakat akan terpecah antara yang masih memiliki pekerjaan dan yang menganggur akan semakin terpolarisasi. Ketidaksetaraan ini memperburuk rasa frustasi dan ketidakadilan di kalangan mereka yang terdampak PHK yang bisa memicu ketegangan sosial dan kriminal.
Belum lagi soal penurunan mobilitas sosial bagi yang terkena dampaknya, banyak pekerja yang terpaksa beralih ke pekerjaan dengan keterampilan yang lebih rendah, bahkan bekerja di sektor informal. Kondisi ini bisa menghalangi untuk mencapai standar hidup yang lebih baik, memperbaiki kondisi sosial nya.
Dan yang menarik, kadang ada perusahaan yang sengaja melakukan PHK massal, lalu memilih untuk menggantikan dengan teknologi, dan kondisi ini tentu semakin memperburuk pengangguran struktural.
Lalu, dimana peran pemerintah dalam situasi seperti ini ?,
Pemerintah tentu harus hadir dan memiliki peran penting dalam meredakan dampak sosial dari PHK ini, salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menyediakan program jaring pengaman sosial yang efektif, seperti tunjangan pengangguran, bantuan sosial, pelatihan keterampilan untuk membantu pekerja yang terdampak PHK beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja yang berubah.
Pemerintah harus memastikan bahwa sektor yang bisa menyerap tenaga kerja baru mendapatkan perhatian lebih. Misalnya, sektor teknologi, energi terbarukan dan industri kreatif. Dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menyediakan insentif bagi sektor ini, pemerintah dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi yang dihadapi oleh pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Dari perspektif diatas, kita dapat memberi penegasan bahwa PHK massal bukan hanya tentang masalah ekonomi, tetapi juga memiliki sosial yang lebih luas. Dari peningkatan pengangguran, kemiskinan, hingga gangguan psikologis dan ketidakstabilan sosial, adalah efek langsung yang dirasakan oleh yang bersangkutan bersama keluarganya, dan bahkan masyarakat secara keseluruhan.
Karenanya, penting bagi perusahaan dan pemerintah untuk mengelola keputusan PHK ini dengan bijak dan memberikan dukungan yang memadai bagi mereka yang terdampak. Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan sosial yang memadai, dampak sosial dari PHK tersebut dapat diminimalkan dan dapat bangkit kembali dari masa-masa sulit. harapan kita bahwa PHK massal ini tidak menjadi bom waktu dikemudian hari sebab efek sosialnya bisa lebih mengerikan.(**)
