Mamuju,daulatrakyat.id–
Pemerintah Provinsi Sulbar terus mendorong pembayaran dengan sistim digital atau non tunai kepada masyarakat yang ingin melakukan pembayaran di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).
Melalui humas Pemprov Sulbar, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada toleransi. Hal ini disampaikan usai melakukan rapat bersama seluruh Samsat Provinsi dan kabupaten.
” Perintah pak Gubernur semua Samsat harus Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) tidak ada penerimaan tunai,” kata Idris.
Oleh karena itu, pihaknya telah bersepakat untuk sampai GNNT sejumlah instrumen kerja harus di back up dengan tekhnologi yang baik.
“Misalnya Samsat harus memperbaiki qris, kemudian komunikasi internal di Samsat harus sepakat dengan semua komponen yang ada seperti dari Kepolisian, Samsat dan Jasa Raharja harus satu bahasa,” ujarnya.
Menurut Idris, berdasarkan penilaian KPK dan BPK Sulbar termasuk daerah yang tidak taat GNNT.
Pembayaran non tunai, sebut Idris akan ada banyak manfaat yang didapat, lebih praktis, tentunya transaksi meminimalisir dan mencegah tindakan yang dapat merugikan.
Bahkan, menurutnya transaksi non tunai memberikan pencatatan transaksi mutasi kas yang sistematis dan lengkap, antara si pengirim dan penerima, maka peluang oknum untuk melakukan tindak kejahatan juga akan semakin sempit. (Lim/dr)
