Oleh : Muslimin.M
“Pendidikan gratis, pemerataan pendidikan, keadilan pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru dan perbaikan sarana pendidikan akan kami hadirkan jika kami terpilih menjadi bupati, saudara-saudari sekalian”, begitulah sepenggal orasi sang calon bupati dari atas panggung saat berkampanye terbuka yang dihadiri ribuan masyarakat. Janji-janji manis seperti itu begitu familiar dan seringkali kita mendengarnya apalagi di musim kampanye seperti saat ini. Janji-janji politik yang dikemas dalam visi misi calon kepala daerah merupakan hal biasa dan menjadikan momen penting itu sebagai sarana untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat secara luas.
Pemahaman sederhana sebagian masyarakat kita bahwa dengan memilih kepala daerah yang tepat, akan ada perubahan positif pada sistem pendidikan, terutama pada penyediaan anggaran yang memadai, sebab seringkali kebijakan pendidikan selalu menjadi salah satu janji kampanye yang diusung oleh para calon kepala daerah. Tapi tidak mengapa sebab janji para calon itu memang sejalan dengan pemikiran masyarakat dan ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kemajuan sektor pendidikan bagi masyarakat.
Kepala daerah yang terpilih memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, Infrastruktur yang baik, hal itu menjadi penting sebab diyakini jika itu dilaksanakan secara serius, maka dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.Tak hanya itu, kebijakan terkait kesejahteraan dan pelatihan guru menjadi sesuatu yang begitu penting, para guru dapat menerima insentif atau mengikuti pelatihan yang meningkatkan kompetensi mereka. Guru yang terlatih dengan baik adalah pilar utama dalam memberikan pendidikan berkualitas. Melalui pelatihan, para guru dapat mengajar dengan metode yang lebih modern dan interaktif.
Kita ingin bahwa Kepala daerah yang terpilih mampu menciptakan kebijakan pendidikan yang inklusif yang memberikan kesempatan pendidikan merata bagi semua anak, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Dengan program-program seperti sekolah keliling, beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu, atau pembelajaran daring di daerah yang sulit dijangkau, pemerintah daerah dapat mengurangi kesenjangan akses pendidikan antarwilayah.
Tentu, kita juga memahami bahwa pilkada bukan hanya tentang memilih seorang pemimpin, tetapi juga tentang memilih arah pendidikan di daerah tersebut. Masyarakat, sebagai pemilih, memiliki tanggung jawab besar untuk memilih pemimpin yang memiliki komitmen kuat terhadap pendidikan. Pilkada memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan, demi masa depan yang lebih baik bagi generasi muda di daerah mereka.
Dengan komitmen dan kebijakan yang tepat, hasil dari Pilkada bisa menjadi titik awal perubahan signifikan dalam pendidikan yang membawa daerah menuju kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Pilkada memiliki dampak yang signifikan pada masa depan pendidikan dalam suatu daerah.
Semestinya
Hasil pilkada dapat memengaruhi alokasi anggaran untuk pendidikan. Oleh karena itu, pilkada dapat mempengaruhi kualitas dan akses pendidikan bagi masyarakat sebab hasil pilkada berupa terpilihnya kepala daerah akan berdampak pada kebijakan dibidang pendidikan.
Kesadaran masyarakat sejak awal dalam memilih pemimpin, sejatinya menjadi referensi penting dalam memikirkan masa depan pendidikan kaitannya dengan isu-isu pendidikan yang lagi hangat dikalangan. Janji manis dan isu-isu strategis pendidikan adalah dua masalah penting yang saling mempengaruhi dan terkait langsung dengan sistem pendidikan saat ini. Isu-isu ini tentu akan selalu menjadi fokus pemerintah, sebab memiliki dampak pada pengembangan dan kemajuan pendidikan.
Dalam konteks itu, beberapa isu-isu pendidikan yang sering menjadi isu politik yang dikemas dalam janji politik menjelang pilkada, seperti akses dan kesetaraan, kualitas pendidikan, teknologi dalam pendidikan, inklusi pendidikan, kurikulum yang relevan. Isu-isu ini akan terus berubah dan berkembang seiring waktu, dan pemecahannya tentu akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan masyarakat.
Oleh karena itu, janji manis dan kebijakan pendidikan yang baik tentu memperhatikan hal tersebut sebab kebijakan pendidikan dapat mempengaruhi kualitas pendidikan, akses kesetaraan dan layanan pendidikan. Dan itulah mengapa perumusan kebijakan pendidikan dan implementasinya harus lahir dari para pemimpin yang benar-benar memahami tentang masa depan pendidikan sebab kebijakan ini akan mempengaruhi perkembangan masyarakat dan negara secara nyata.
Kaitan antara janji manis di Pilkada dan kebijakan pendidikan di daerah tentu sangat erat, karena hasil dari Pilkada mempengaruhi kebijakan, anggaran, dan prioritas pendidikan di tingkat lokal. Kepala daerah yang terpilih memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan pendidikan di wilayahnya. Termasuk kurikulum lokal, program peningkatan mutu pendidikan, serta kebijakan inklusi untuk memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan. Pilihan kebijakan ini akan menjadi pembuktian janji manis saat berkampanye dulu.
Kebijakan kepala daerah dapat mempengaruhi kesejahteraan guru, pemberian insentif atau tunjangan adalah salah satu model yang bisa dilakukan. Selain itu, kepala daerah yang pro pendidikan akan mendukung program pelatihan dan pengembangan bagi para guru yang dapat meningkatkan kualitas pengajaran.
Masyarakat akan memilih kepala daerah yang memiliki komitmen terhadap perbaikan pendidikan. Setelah terpilih, masyarakat dapat menagih janji kampanye terkait pendidikan. Cara ini dapat menciptakan mekanisme akuntabilitas di mana kepala daerah perlu menunjukkan hasil nyata dalam sektor pendidikan untuk menjaga kepercayaan publik.
Pilkada menjadi momen penting, bukan hanya sang calon karena menjadikan sarana menyampaikan janji manisnya, tetapi juga bagi warga masyarakat untuk memilih pemimpin yang mereka yakini dapat membawa perubahan positif dalam sektor pendidikan. Kita ingin janji manis yang disampaikan saat kampanye itu, sungguh dilaksanakan dengan baik sesuai yang diharapkan, dan masyarakat tentu menunggu janji itu dan akan menagihnya jika tidak dilaksanakan.(**)
