Oleh : Muslimin.M
Salah satu tahapan penting dalam pilkada saat ini adalah tahapan kampanye para kandidat, dan saat ini sudah dimulai dengan jadwal yang telah disusun oleh KPU setempat. Dalam kegiatan kampanye tersebut setiap kandidat diberi kesempatan untuk menyampaikan janji-janji politiknya melalui visi misi atau rencana program kerjanya. Salah satu yang paling sering dan begitu familiar janji dari seorang kandidat adalah membangun dan memperbaiki infrastruktur, terutama jalan-jalan yang rusak dan jembatan penghubung antar kecamatan yang sangat vital bagi mobilitas warga.
Selama masa kampanye, para kandidat ini menggaungkan bahwa perbaikan jalan dan jembatan akan menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama masa jabatannya jika terpilih. Janji ini menarik perhatian banyak masyarakat yang sudah lama merasa tidak diperhatikan terkait kondisi infrastruktur. Namun, tidak dipungkiri ada banyak fakta yang tak terbantahkan setelah terpilih banyak kepala daerah tida mampu merealisasikan janji politiknya itu, sehingga infrastruktur jalan yang rusak tetap berlubang, dan jembatan yang kritis untuk aktivitas ekonomi warga tidak kunjung diperbaiki, ujung dari semua itu adalah kekecewaan warga.
Dan anehnya ketika ditanya oleh media dan warga, sang Kapala daerah selalu memberi alasan klasik sebagai senjata pamungkasnya bahwa anggaran daerah terbatas dan adanya masalah birokrasi yang membuat proyek-proyek perbaikan tertunda. Dan konsekuensi nya warga yang sebelumnya mendukungnya mulai merasa kecewa karena tidak ada langkah konkret yang diambil untuk menyelesaikan masalah yang dijanjikan selama kampanye.
Dampak dari janji janji palsu ini adalah masyarakat akan mempertanyakan integritas sang kepala daerah tersebut, dan hal ini bisa saja berujung pada protes serta penurunan tingkat kepercayaan masyarakat menjadi rendah. Padahal, sejatinya kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para calon sebagai sarana komunikasi, pengenalan diri, mendapatkan dukungan, memaparkan visi misi, rencana program apabila terpilih, dan utamanya sebagai sarana pendidikan politik, janji yang disampaikan memang harus realistis, logis dan terukur, bukan sekedar narasi kosong yang mengelabui masyarakat.
Kita tidak ingin momen kampanye itu justru dijadikan sebagai sarana mengobral janji untuk meraih simpati. Janji seakan menjadi satu-satunya cara yang efektif untuk mempengaruhi masyarakat. Seakan dengan janji itu rakyat akan memilihnya. Setelah terpilih, acap kali janji dalam kampanye terlupakan. Akhirnya, janji tinggal janji alias janji hoax.
Janji kampanye dari para kandidat sering kali tidak ditepati dan hal ini menjadi masalah serius saat ini. Selain janji dibidang infrastruktur, ada juga janji yang paling sering diobral yaitu janji untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, namun dalam banyak kasus, kondisi rumah sakit atau sekolah tidak menunjukkan perubahan signifikan, justru sebaliknya, stunting, kualitas pendidikan, angka putus sekolah tetap saja bermasalah dan terkesan tidak terurus. Pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sering kali juga menjadi janji besar, tetapi kebijakan yang diambil sering tidak berdampak nyata pada masyarakat miskin.
Dan yang cukup menarik juga adalah Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi, Janji untuk memperbaiki birokrasi yang lamban dan memberantas korupsi paling sulit ditepati, terutama jika pemimpin baru menghadapi resistensi dari sistem yang sudah ada. Ada proses assesmen untuk mengisi jabatan tertentu, tetapi hanya terkesan formalitas sebab publik bisa menilai bahwa yang terpilih hanya orang-orang yang sudah terkondisikan, bukan karena kompetensi dan integritas.
Dengan demikian dapat kita beranggapan bahwa masalah janji kampanye yang tidak ditepati sering menjadi alasan utama ketidakpuasan masyarakat terhadap pemimpin yang terpilih, dan hal ini tentu bisa memengaruhi kepercayaan terhadap sistem demokrasi itu sendiri dan ujungnya publik akan semakin apatis terhadap pemimpin daerah.
Tentu kita berharap, kampanye yang digelar tidak dijadikan sarana mengumbar janji yang mendorong kepada kesombongan dan membanggakan kelompoknya yang paling benar dan baik sehingga layak dipilih. Dan jika ini yang terjadi akan lahir pemimpin yang hanya pandai berjanji dan bohong, sedangkan dirinya sendiri sama sekali tidak berpikir, apalagi berbuat untuk kepentingan bangsa dan masyarakat yang dipimpinnya.
Mesti para kandidat kepala daerah berhati-hati dalam berjanji, sebab setiap ucapan (janji) yang diucapkan akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya dihadapan hadapan sesama manusia di dunia, tetapi juga di hadapan Tuhan di akhirat. Jika seseorang dapat berkelit di dunia atas pengingkaran janji, maka di akhirat tidak akan dapat menghindar dari pertanggung jawaban atas janji yang dibuatnya.(**)
