MAKASSAR.DAULATRAKYAT.ID.Dewan Perhimpunan Daerah (DPD) Kesthuri Sulawesi Selatan Indotim menggelar pertemuan yang bertajuk kopi darat bersama Kabid dan Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementrian Agama Sulawesi Selatan di Balla Pallu Mangasa, Ruko Plaza Sultan Alauddin (Samping Prima Unggul) guna membahas tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah serta aturan2 pembukaan cabang bagi PPIU dan PIHK
Pada kesempatan tersebut menghasilkan kesepakatan yang disampaikan oleh Sekertaris umum DPD Kesthuri Sirajuddin menyampaikan terima kasihnya pada segenap pengurus dan penyelenggara haji dan umroh dari kementrian agama sulsel yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada agenda tersebut.
“Saya mewakili anggota lain sangat bersyukur atas kehadiran dan waktu yang telah diluangkan oleh PHU Kemenag dan kita dapat bertatap muka langsung dan perkenalkan Asosiasi Kesthuri beserta anggota,”ujarnya.
Sirajuddin berharap pertemuan yang santai dalam suasana kekeluargaan tersebut semoga tetap terjaga.
“Semoga dengan adanya pertemuan ini, sinergitas komunikasi dan silaturahmi antara pengawas dan pembimbing dalam hal ini Kemenag bersama penyelenggara haji dan umroh dalam hal ini BPW bisa lebih erat lagi,”kata Haji Udin.
Ia juga memaparkan sejumlah imbauan yang disampaikan oleh Kabid dan Kasi PHU Kemenag dan mengapresiasi kehadiran Asosiasi Kesthuri dengan pertemuan yang santai sambil diskusi dengan harapan pertemuan tersebut dapat berlanjut,bersinergi dan menjaga silaturrahmi agar terjalin kerjasama yang baik.
Sirajuddin melanjutkan beberapa point yang dihasilkan yaknin pemberangkatan haji tahun kemungkinan lebih besar mengambil skema yang kedua yaitu 50%, mengingat saat ini daftar prioritas yang mendapatkan vaksin hanya 158 ribu calon jamaah haji jika skema 50% persen terjadi, maka akan ada biaya tambahan bagi jamaah haji, namun saat ini belum ada informasi apakah biaya tambahan itu di subsidi oleh pemerintah atau di bebankan kepada jamaah.
Point kedua belum ada tindak lanjut hasil pertemuan pada saat di aula pertemuan kemenag provinsi, karena mengingat terjadinya pembatalan dari arab saudi untuk indonesia dalam hal umroh.
Point ketiga Kemenag mengapresiasi Lintas Asosiasi dalam hal menyurat ke pemprov untuk pembiayaan karantina dan vaksinasi bagi jamaah umroh di bebankan kepada pemerintah dimana Kakanwil Kemenag provinsi Sul Sel terbuka lebar bagi seluruh pengurus Asosiasi yang ingin berdiskusi masalah haji dan Umroh.
“Mereka juga mengajak kepada semua teman-teman Kesthuri utamanya PIHK/PPIU agar segera membuka cabang di Kab/kota untuk meminimalisir agen-agen liar yang dapat merugikan industri travel haji dan umrah.mereka juga siap berdiskusi jika ada pembukaan cabang baik di kota maupun di kabupaten,”papar Haji Udin sapaannya.
Selanjutnya kata dia terdapat Surat edaran Kepdirjen nomor 338 tahun 2018 tentang pembukaan cabang bagi PPIU/PIHK sudah di sebar ke seluruh kemenag kabupaten dan kota.
“Terakhir mereka juga menyuruh kita. dan seluruh teman-teman Kesthuri untuk bersabar sampai maret karena indonesia masih belum di izinkan berumroh di bulan maret, bisa jadi penyelenggaraan haji pun bisa tertunda lagi pada tahun ini,”ungkapnya.
Untuk kepastiannya,pihaknya menunggu informasi dari otoritas arab saudi melalui pemerintah pusat, apakah indonesia di izinkan berumrah di bulan maret tahun ini atau tidak.(*/na)
