Jakarta, daulatrakyat.id – Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, melakukan pertemuan strategis dengan Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Andi Megantara, Rabu (15/4/2026) di Kantor Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Pertemuan Andi Rahim dengan orang nomor dua di Kemenko PM ini dalam rangka membicarakan upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrim di Luwu Utara, sekaligus sebagai langkah untuk menggerakkan pembangunan ekonomi di Luwu Utara, khususnya di wilayah-wilayah yang masuk kategori terpencil.
Pada kesempatan itu, Andi Rahim secara khusus mengusulkan pembangunan fasilitas pasar rakyat untuk tiga kecamatan pegunungan, yakni Seko, Rampi, dan Rongkong. Langkah ini dinilai strategis, karena hingga saat ini tiga wilayah tersebut belum memiliki infrastruktur pasar yang representatif untuk mendukung aktivitas ekonomi warga.
“Kita juga mengusulkan pembangunan pasar-pasar untuk daerah-daerah tertinggal yang ada di Kecamatan Rampi, Seko, dan Rongkong yang sampai saat ini belum memiliki pasar,” ungkap Andi Rahim usai pertemuan tersebut.
Pengusulan pasar di wilayah pegunungan tersebut dinilai sebagai langkah brilian seorang Bupati untuk menggerakkan roda perekonomian di wilayah terpencil tersebut.
“Selama ini, warga yang ada di wilayah pegunungan hanya mengandalkan sistem perdagangan yang tidak terpusat. Sehingga dengan kehadiran pasar nanti diharapkan mampu menstabilkan harga komoditas serta mempermudah distribusi barang pokok,” jelasnya.
Menurutnya, jika usulan ini dapat diwujudkan, maka akan meningkatkan kemandirian ekonomi desa di daerah-daerah yang masuk kategori terpencil. “Pembangunan pasar ini sudah selaras dengan visi Kemenko PM untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa di daerah tertinggal,” jelasnya lagi.
Bupati berharap Kemenko PM dapat memberikan dukungan prioritas terhadap usulan Luwu Utara tersebut. Mengingat Seko, Rampi, dan Rongkong adalah wilayah dengan potensi luar biasa, namun terkendala ketiadaan pasar sebagai jantung perputaran ekonomi.
“Tentunya apa yang kita usulkan ini membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya menggerakkan perekonomian di desa, sekaligus mendorong penurunan angka kemiskinan ekstrim kita,” imbuhnya.
Pihak Kemenko PM sendiri menyambut baik usulan tersebut, dan menyatakan akan melakukan koordinasi lintas kementerian untuk menindaklanjuti kebutuhan infrastruktur ekonomi di wilayah tertinggal tersebut. (lhr/jal)
