Oleh : Muslimin.M
Ketentuan soal efisiensi anggaran diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN. Tidak tanggung-tanggung, penghematan tembus Rp306,69 triliun.
Dua pos utama yang disasar Presiden Prabowo dalam penghematan ini adalah pemangkasan belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun. Kemudian, pemotongan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun.”
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui Presiden Prabowo Subianto harus menghemat Rp306 triliun demi pelbagai program, di antaranya adalah makan bergizi gratis atau dikenal sebagai MBG.
“Presiden Prabowo menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung, seperti Makan Bergizi Gratis,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I 2025 di Kementerian Keuangan,”(cnnindonesia13/2/25).
Pernyataan menteri keuangan Sri Mulyani diatas setidaknya menjawab spekulasi yang berkembang di masyarakat bahwa pemangkasan anggaran yang cukup besar itu untuk membayar bunga hutang, tetapi ternyata untuk membiayai program strategis dari presiden Prabowo, salah satunya program makan bergizi gratis(MBG). Dalam tulisan kali ini saya mencoba memotret dari aspek lain yaitu implikasi dari pemangkasan anggaran.
Dalam konteks pembangunan, negara selalu menyediakan anggaran untuk membiayai berbagai sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan program sosial. Pemangkasan anggaran dalam sektor-sektor ini dapat menurunkan kualitas layanan publik dan menghambat kemajuan dalam pembangunan ekonomi jangka panjang.
Pengurangan anggaran untuk proyek infrastruktur dapat menyebabkan terhentinya dan tertundanya pembangunan jalan, jembatan dan fasilitas publik lainnya yang sangat diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi.Tanpa infrastruktur yang memadai, sektor-sektor seperti perdagangan, transportasi dan industri akan kesulitan untuk berkembang yang pada akhirnya berisiko memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.
Pemangkasan anggaran dapat meningkatkan ketimpangan sosial. Ketika proyek pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, seperti rumah murah atau fasilitas kesehatan di daerah terpencil menjadi terhambat karena kurangnya dana, maka hanya segelintir orang yang akan merasakan manfaat dari pembangunan itu. Kondisi ini akan memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi yang sudah ada.
Dan tetapi, banyak kalangan menilai bahwa pemangkasan anggaran pembangunan bisa menjadi kebijakan yang perlu diambil dalam situasi ekonomi yang sulit, terutama untuk menghindari pemborosan anggaran dan menstabilkan perekonomian. Pemangkasan anggaran yang selektif dan terarah dengan fokus pada program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas, bisa menjadi solusi untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara.
Dari konteks diatas, setidaknya kita dapat memberi penilaian bahwa pemangkasan anggaran diperlukan untuk menyeimbangkan keuangan negara dan untuk fokus membiayai program yang berdampak langsung kepada masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum, seperti yang dilakukan pemerintah saat ini.
Singkatnya, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pemangkasan ini tidak menghentikan momentum pembangunan yang sudah ada dan memperburuk ketimpangan sosial. Pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan pemilihan prioritas pembangunan yang tepat sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara pengelolaan keuangan dan kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan.
Implikasinya
Paul Krugman (Ekonom dan Pemenang Nobel): berpendapat bahwa pemangkasan anggaran dalam kondisi ekonomi yang lemah atau resesi dapat memperburuk keadaan. Menurutnya, pengurangan pengeluaran pemerintah pada saat ekonomi sedang lesu dapat memperlambat pemulihan ekonomi dan memperburuk tingkat pengangguran. Krugman menganggap bahwa dalam masa resesi, pemerintah sebaiknya meningkatkan pengeluarannya untuk merangsang permintaan agregat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kenneth Rogoff (Ekonom dan Profesor di Harvard University): berpendapat bahwa pemangkasan anggaran yang tepat dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kestabilan ekonomi. Rogoff mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran yang bijaksana dapat meningkatkan kepercayaan pasar dan mengurangi ketergantungan negara pada utang. Namun, ia juga menekankan bahwa pemangkasan anggaran harus dilakukan dengan cermat, terutama dalam mengelola pengeluaran untuk program-program yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.
Dari pendapat ahli diatas, kita bisa memberi pandangan bahwa pemangkasan anggaran akan memantik pro dan kontra, tergantung pada situasi ekonomi, prioritas pemerintah dan sektor yang terdampak. Pemangkasan anggaran dapat bermanfaat dalam jangka panjang jika dilakukan dengan bijak, tetapi bisa juga memperburuk kondisi ekonomi dan sosial jika dilakukan tanpa pertimbangan yang matang.
Salah satu implikasi yang paling terasa dari pemangkasan anggaran adalah penurunan dalam sektor pelayanan publik. Anggaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program sosial menjadi sasaran pertama pemangkasan. Padahal, sektor-sektor ini tulang punggung dalam menciptakan kualitas hidup yang layak bagi masyarakat.
Jika anggaran untuk pendidikan berkurang, kualitas pendidikan bisa tergerus yang pada gilirannya akan menghambat generasi muda dalam mengembangkan potensinya. Begitu juga dengan sektor kesehatan, pemangkasan anggaran dapat menyebabkan kekurangan fasilitas dan tenaga medis yang berisiko memperburuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Pemangkasan anggaran dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Ketika pengeluaran pemerintah dikurangi, maka permintaan agregat dalam perekonomian juga akan menurun. Hal ini dapat menyebabkan pelambatan ekonomi, peningkatan angka pengangguran, dan menurunnya daya beli masyarakat.
Bahkan, dapat berdampak lebih buruk pada kalangan menengah kebawah yang masih tergantung pada program bantuan sosial. Karena itu, pemangkasan anggaran yang berlebihan tanpa perhitungan matang bisa memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi.
Dari perspektif diatas, dapatlah kita maknai bahwa pemangkasan anggaran boleh-boleh saja apalagi kalau tujuannya baik, misalnya untuk menjaga kestabilan keuangan negara, membiayai program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat seperti program makan bergizi gratis sebagai program unggulan presiden Prabowo, namun, disisi yang lain perlu juga mengantisipasi implikasi yang ditimbulkannya dan melakukanya dengan sangat hati-hati.
Singkatnya, Pemerintah harus cermat dalam menentukan sektor mana yang harus diprioritaskan dan mana yang bisa dipangkas tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Pemangkasan anggaran harus disertai dengan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih efisien, agar tujuan jangka panjang untuk menciptakan perekonomian yang berkelanjutan dapat tercapai tanpa menambah ketimpangan sosial.
Kebijakan presiden Prabowo dalam memangkas anggaran pembangunan sebesar 306 triliun tahun ini, dengan alasan untuk membiayai program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat, tentu publik akan bisa menerimanya, tetapi apakah hanya itu alasan utamanya, apakah tidak menghitung secara cermat implikasi negatif yang akan muncul dari kebijakan itu, semisal terjadi PHK di lembaga swasta atau terhambat nya atau bahkan terhenti nya proyek strategis lainnya ?, menarik dan kita tunggu seperti apa dampak real nya kedepan.(**)
