BANDUNG,DAULATRAKYAT-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar sosialisasi regulasi kepemiluan bertajuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Goes to Campus di tiga perguruan tinggi pada 16–20 November 2026. Kegiatan yang menyasar Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), dan Sekolah Tinggi Hukum (STH) Pasundan Sukabumi ini bertujuan memperkuat literasi hukum kepemiluan di kalangan akademisi.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh sekadar menjadi penonton dalam proses politik. Menurutnya, kalangan kampus harus mengambil peran strategis dalam mengawal kualitas demokrasi.
”Mahasiswa harus tampil sebagai aktor utama demokrasi, baik sebagai pemilih cerdas, peserta, maupun penyelenggara pemilu,” ujar Aneu saat menutup rangkaian kegiatan di Unpar dan mengisi sesi keynote speech di Sukabumi.
Rangkaian kegiatan ini dibuka di Auditorium Tommy Koh–Mochtar Kusumaatdja, Fakultas Hukum Unpad, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (16/11/2026). Acara dibuka oleh Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Organisasi FH Unpad Anita Afriana setelah laporan dari Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Jabar Sophia Kurniasari Purba.
Pada sesi diskusi di Unpad, sejumlah narasumber memaparkan materi komprehensif, di antaranya:
Anggota KPU RI Iffa Rosita: Regulasi kepemiluan dan pemanfaatan portal JDIH KPU.
Ketua Pengelola JDIH Setda Jabar Beny Ruhiman: Akses informasi hukum yang terbuka, digital, dan inklusif.
Jaksa Ahli Madya Kejati Jabar Devy Suryani: Peran kejaksaan dalam penegakan hukum kepemiluan.
Dosen Senior Hukum Tata Negara FH Unpad Indra Perwira: Peran perguruan tinggi dalam membangun literasi hukum pemilu.
Menutup sesi di Unpad, Ketua Divisi SDM, Penelitian, dan Pengembangan KPU Jabar Abdullah Sapi’i menekankan bahwa pendidikan pemilih ke depan harus melampaui sekadar upaya mendongkrak angka partisipasi, melainkan menyentuh substansi kualitas pemilih.
Sehari berselang, Selasa (17/11/2026), sosialisasi berlanjut ke Unpar, Kota Bandung, yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Unpar Sylvia Yazid. Forum ini kembali menghadirkan pemateri dari unsur KPU RI, Setda Jabar, Kejati Jabar, serta akademisi FH Unpar untuk membedah keterbukaan akses JDIH digital dan penegakan hukum pemilu.
Rangkaian kegiatan ditutup di Kampus STH Pasundan Sukabumi, Jumat (20/11/2026), bekerja sama dengan KPU Kota Sukabumi. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Kota Sukabumi Imam Sutrisno bersama Ketua STH Pasundan Sukabumi Dudi Warsudin.
Dalam forum tersebut, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Sukabumi Siska Agustia memaparkan teknis pengelolaan dan pemanfaatan JDIH di tingkat kota. Antusiasme sivitas akademika terlihat pada sesi diskusi interaktif sebelum seluruh rangkaian acara ditutup.
P

















