• Setup menu at Appearance » Menus and assign menu to Main Navigation
Kamis, November 19, 2026
Daulat Rakyat
Web Official Daulat Rakyat
  • Home
  • Redaksi
    • Pengunjung
  • Catatan Redaksi
No Result
View All Result
Daulat Rakyat
  • Setup menu at Appearance » Menus and assign menu to Main Navigation
Kamis, November 19, 2026
No Result
View All Result
Daulat Rakyat

GMTD Tegaskan Sertifikat Lahan Tanjung Bunga Tetap Utuh dan Tidak Dibatalkan Pengadilan

Nina Annisa by Nina Annisa
19.11.2026
in Ekobis, Hukum

​MAKASSAR,DAULATRAKYAT- PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) menegaskan bahwa sertifikat hak atas tanah milik perseroan seluas 163.262 meter persegi (16,3 hektare) di kawasan Tanjung Bunga tetap sah dan utuh. Status kepemilikan tersebut tidak dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks tertanggal 12 November 2026.

​GMTD juga membantah keras klaim pihak PT Hadji Kalla dalam konferensi pers hari ini yang menyebut bahwa pengadilan telah memenangkan mereka. Perseroan menilai pernyataan tersebut tidak berdasar karena tidak ada satu pun amar putusan yang menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah objek sengketa.

​”Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif, dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut tidak akurat dan menyesatkan masyarakat. Pernyataan yang tidak didukung amar putusan tentu tidak memiliki kredibilitas,” tegas Direktur Utama GMTD, Ali Said, di Makassar, Kamis (19/11/2026).

​Putusan Pengadilan dan Gugatan Balik

​Berdasarkan salinan amar putusan halaman 105, Pengadilan Negeri Makassar justru menyatakan gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan PT Hadji Kalla tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Sementara itu, gugatan pokok dari pihak GMTD juga dinyatakan tidak dapat diterima semata-mata karena pertimbangan aspek formil, bukan karena pembatalan hak kepemilikan.

​Ali mempertanyakan dasar klaim kuasa hukum PT Hadji Kalla yang menyebut kliennya dimenangkan dan mampu membuktikan kepemilikan atas objek tersebut.

​”Bagaimana mungkin suatu pihak mengklaim dimenangkan pengadilan atas kepemilikan tanah, sementara gugatan baliknya sendiri dinyatakan tidak dapat diterima? Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, bukan interpretasi sepihak,” ujarnya.

​Landasan Hukum Kepemilikan

​GMTD memastikan bahwa tidak ada satu pun amar dalam putusan terbaru yang membatalkan legalitas maupun eksekusi sebelumnya. Landasan hukum perseroan atas lahan tersebut mencakup:

​Riwayat sertifikat tanah yang tercatat dalam sistem pertanahan nasional sejak 1971.

​Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454 atas nama GMTD seluas 163.262 meter persegi.

​Rangkaian putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

​Pelaksanaan eksekusi resmi oleh Pengadilan Negeri Makassar pada 3 November 2025.

​Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia pada 15 Oktober 2025.

​Langkah Hukum dan Komitmen Pembangunan

​Perkara ini bermula dari penguasaan fisik lahan secara sepihak oleh pihak Kalla, termasuk masuknya kendaraan, alat berat, serta aktivitas penimbunan tanah di atas lahan bersertifikat GMTD. Atas tindakan tersebut, GMTD terus menempuh jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan penyerobotan dan perbuatan melawan hukum.

​Selain itu, GMTD menolak keras berbagai tuduhan yang dinilai mendiskreditkan reputasi perseroan, seperti tudingan mafia tanah, ketidakabsahan dokumen, hingga dugaan tindak pidana. Perseroan tengah mengkaji langkah hukum lanjutan terhadap penyebaran narasi yang merugikan nama baik perusahaan dan para pemegang sahamnya.

​Sebagai perusahaan terbuka yang diprakarsai oleh pemerintah lebih dari tiga dekade lalu, GMTD turut dimiliki oleh tiga pemerintah daerah, yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Pemerintah Kota Makassar. Oleh karena itu, upaya mempertahankan aset ini merupakan bagian dari tanggung jawab institusional untuk menjaga kepastian hukum investasi serta keberlanjutan pembangunan di Sulawesi Selatan.

​”Dalam mempertahankan aset perseroan, kami juga menjaga kepentingan pemerintah daerah serta pemegang saham publik. Kami tidak akan mundur terhadap tekanan dari pihak mana pun. Konferensi pers dan klaim sepihak tidak dapat menggantikan putusan pengadilan maupun sertifikat yang sah,” tutup Ali Said.

​Direksi

PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk

Previous Post

Ratusan ASN Luwu Utara Jalani Ujian Profiling: Jawab 500 Soal, Sebagian Peserta Bawa Minyak Kayu Putih

Next Post

Tindaklanjuti Kecelakaan Kerja PT MAS, Pemkab Luwu Utara Koordinasikan Pemeriksaan Khusus

Next Post

Tindaklanjuti Kecelakaan Kerja PT MAS, Pemkab Luwu Utara Koordinasikan Pemeriksaan Khusus

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

https://dprd.makassar.go.id/
https://dprd.makassar.go.id/
  • Berita
  • Pendidikan
  • Pemerintahan
  • Ekobis
  • Hiburan
  • Politik
  • Opini

© 2024Daulat Rakyat - Santun Cerdas Kritis

No Result
View All Result

© 2024Daulat Rakyat - Santun Cerdas Kritis

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In