Luwu Utara, daulatrakyat.id — Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menegaskan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Penegasan tersebut disampaikan melalui jawaban Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara, Jumal Jayair Lussa, dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Utara di Aula Rapat DPRD, Rabu (11/11/2026).
Salah satu perhatian utama pemerintah daerah adalah pemerataan pelayanan dasar, khususnya di wilayah terpencil. Untuk itu, pemerintah akan mengarahkan alokasi anggaran yang lebih spesifik, termasuk dukungan insentif bagi tenaga medis dan guru serta evaluasi capaian pelayanan berbasis kinerja melalui sistem digital.
Pada sektor infrastruktur, pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan konektivitas jalan guna mendukung akses masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi. Dalam jawaban tersebut dijelaskan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk konektivitas jalan mencapai 4,21 kilometer, dengan realisasi penanganan sepanjang 0,386 kilometer. Pemerintah akan melanjutkan koordinasi dan asistensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperjuangkan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur jalan di daerah.
Selain pemerataan infrastruktur dan pelayanan dasar, pemerintah juga mengarahkan kebijakan APBD 2027 untuk memperkuat sektor ekonomi masyarakat, khususnya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan peta jalan pengembangan usaha, fasilitasi sertifikasi halal, hak paten, sertifikasi produk, serta kemudahan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Pemerintah daerah turut memperkuat pengawasan belanja wajib dan penganggaran tematik untuk mendukung percepatan penanganan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan sanitasi, serta pelaksanaan operasi pasar secara berkala.
Dari sisi pendapatan daerah, sejumlah langkah pembenahan juga disiapkan, antara lain optimalisasi pajak mineral bukan logam dan batuan, integrasi data dengan kantor pertanahan, serta perluasan kanal pembayaran pajak secara digital melalui QRIS dan mobile banking. Pengelolaan dana transfer pemerintah pusat juga dipastikan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mekanisme pelaporan melalui aplikasi SIKD dan OMSPAN.
Pemerintah juga berkomitmen menyelesaikan kewajiban pinjaman daerah melalui skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun terakhir penganggarannya.
Melalui jawaban atas pandangan fraksi tersebut, Pemkab Luwu Utara berharap berbagai masukan legislatif dapat menjadi bahan penyempurnaan Ranperda APBD 2027. Dengan demikian, kebijakan anggaran yang ditetapkan nantinya dapat mendukung pembangunan yang lebih merata, memperkuat pelayanan publik, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Luwu Utara.(ikp/jal/fiq)
