Luwu Utara, daulatrakyat.id — Ketua IMM Luwu utara Bidang Hikmah Politik Dan Kebijakan Publik Nabil H Andi Makkasau mendesak pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengutamakan keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup (Ekosistem) . Menurutnya, upaya penanganan tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus mencakup pencegahan dampak kesehatan dan penyelamatan ekosistem yang terancam.
Nabil menilai karhutla menimbulkan dampak luas, mulai dari pencemaran udara akibat asap polusi, terganggunya aktivitas masyarakat, hingga kerusakan habitat hewan yg ada
Nabil juga menjelaskan karhutla merupakan persoalan lingkungan yang berimbas langsung terhadap kehidupan manusia dan keberlangsungan ekosistem. Asap kebakaran berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, sedangkan kerusakan habitat dapat mendorong satwa liar keluar dari kawasan hutan menuju permukiman penduduk.
Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat pemetaan wilayah rawan kebakaran, melakukan penyelamatan terhadap lokasi yang terdampak, serta menyiapkan langkah pemulihan habitat setelah api berhasil dipadamkan.
Keselamatan Masyarakat Harus Menjadi Prioritas
Selain selain dari pada itu , Nabil menekankan pentingnya pemberian fasilitas serta perlindungan kesehatan bagi masyarakat atau wilaya yang terpapar asap karhutla.
Menurutnya, langkah ini harus dilakukan secara cepat dan terukur untuk mengurangi risiko terhadap keselamatan masyarakat
“wilayah atau daerah yang terpapar asap membutuhkan fasilitas dan layanan kesehatan, kelompok rentan membutuhkan perlindungan, dan masyarakat di kawasan berbahaya membutuhkan kepastian ,” tegasnya.
Nabil menilai penanganan karhutla harus dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat di lapangan. Upaya pemadaman perlu berjalan beriringan dengan penyediaan bantuan kesehatan, perlindungan warga, serta penanganan dampak lingkungan.
Nabil juga meminta pemerintah pusat meningkatkan prioritas kepada pemerintah daerah sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi di lapangan. Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh terhambat hanya karena belum adanya penetapan status bencana nasional.
Menurutnya, langkah penanganan harus tetap berjalan berdasarkan tingkat ancaman, luas wilayah terdampak, serta kebutuhan personel dan peralatan yang tersedia. Ia turut mendorong evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan titik api, luasan lahan yang terbakar, persebaran asap, dampak kesehatan, jumlah warga terdampak, hingga kerugian sosial dan ekonomi.
Nabil berharap pemerintah pusat dan daerah dapat segera melakukan penegananan di setiap wilayah atau daerah yang berdampak.(*)
