Wajo, daulatrakyat.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo secara resmi menerima dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 beserta sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penting lainnya dari Pemerintah Kabupaten Wajo untuk masuk ke tahap pembahasan.
Penyerahan dan penerimaan dokumen tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Wajo Firmansyah Perkesi bersama Wakil Ketua DPRD, Andi Merly Iswita dan Andi Muh Rasyadi di Ruang Rapat Paripurna lantai II DPRD Wajo, Selasa (15/9/2026).
Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Wajo menerima penyerahan dokumen dari Bupati Wajo yang mencakup tiga Ranperda usulan Pemda yakni ; Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, beserta Nota Keuangan dan RKA APBD 2027, Ranperda Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Ranperda Perusahaan Perseroan Daerah PT Wajo Energy Jaya.
Selain menerima usulan Pemda, DPRD Kabupaten Wajo melalui Komisi IV juga mengajukan 1 Ranperda Inisiatif Legislatif, yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Setelah mendengarkan penjelasan langsung dari Bupati Wajo mengenai arah kebijakan dan substansi anggaran APBD 2027, tujuh fraksi di DPRD Wajo—yaitu Fraksi Gerindra, Golkar, Nasdem, PPP Bergelora, Demokrat, PAN, dan PKB—menyampaikan Pandangan Umum Fraksi.
Seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD Tahun 2027 serta Ranperda pendamping lainnya untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan teknis bersama instansi terkait. Meski demikian, para anggota dewan memberikan sejumlah saran, catatan kritis, dan masukan konstruktif.
Ketua DPRD Kabupaten Wajo, Firmansyah Perkesi, menyatakan bahwa setelah penerimaan dokumen ini, DPRD akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan menyusun jadwal pembahasan komprehensif.
“Kami di DPRD menyambut baik dan menerima dokumen Ranperda APBD 2027 serta usulan Ranperda lainnya untuk kita bahas bersama. Kami berharap dalam rapat-rapat pembahasan Pansus nantinya, Perangkat Daerah pengampu dapat hadir membersamai DPRD agar seluruh program dapat ditelaah secara maksimal demi kepentingan daerah,” ungkap Firmansyah Perkesi .(hms DPRD Wajo)
