
Luwu Utara, daulatrakyat.id — Upaya penanganan banjir Sungai Rongkong di Kabupaten Luwu Utara akhirnya memasuki tahap pelaksanaan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Kodam XIV/Hasanuddin resmi memulai groundbreaking proyek penanganan banjir di Desa Mekarjaya, Kecamatan Baebunta Selatan, Kamis (23/7/2026).
Proyek ini menyasar tiga desa yang selama ini terdampak luapan Sungai Rongkong, yakni Desa Mekarjaya, Beringin, dan Lara. Penanganan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan sekira 200 Kepala Keluarga (KK) yang selama ini terdampak langsung oleh ancaman banjir.
Pekerjaan yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 ini mencakup normalisasi sungai sepanjang kurang lebih 3.000 meter serta pembangunan tanggul sungai sepanjang 200 meter.
Dengan menggunakan kombinasi metode geotekstil dan bronjong.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, hadir langsung membuka acara groundbreaking tersebut. Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam merespons penderitaan warga akibat bencana musiman.
“ Ini adalah bentuk nyata upaya pemerintah daerah untuk memberikan solusi jangka panjang. Kami mohon maaf atas dampak banjir yang dirasakan masyarakat selama ini, dan berharap upaya kali ini berjalan maksimal,” ujar Andi Sudirman.
Sementara itu, Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Bangun Nawoko, menyampaikan keterlibatan TNI dalam proyek ini merupakan wujud hadirnya negara di tengah masyarakat demi keamanan dan kenyamanan lingkungan. Ia berharap pengerjaan fisik ini dapat segera selesai agar manfaatnya cepat dirasakan oleh warga.
Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim menyambut optimistis sinergi lintas instansi ini “Pemerintah hadir secara langsung untuk memberikan kepastian bahwa masalah banjir ini bisa kita atasi bersama. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah SWT dalam merampungkan tanggul ini,” tegas Andi Rahim.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, jajaran Kodim 1408, Ketua DPRD Luwu Utara, Ketua TP PKK Luwu Utara, jajaran Forkopimda, Kepala Dinas PSDA Provinsi Sulawesi Selatan, camat, para kepala desa, serta masyarakat setempat.(ikp/jal)
















