Luwu Utara, daulatrakyat.id – Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, mendampingi Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Andi Eviana, serta Dandim 1403/Palopo, Letkol Inf. Windra Sukma Prihantoro, meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir di Kabupaten Luwu Utara, baru-baru ini.
Salah satu fokus utama kunjungan tersebut adalah meninjau kondisi jembatan di Desa Pombakka, Kecamatan Malangke Barat, yang mengalami kemiringan akibat terjangan banjir. Jembatan tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat dan menjadi jalur penting dalam mobilitas warga maupun distribusi logistik.
Dalam kesempatan itu, Bupati Andi Abdullah Rahim memaparkan kondisi terkini wilayah terdampak banjir serta kebutuhan mendesak yang diperlukan untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana. Ia berharap dukungan pemerintah pusat terus diperkuat, terutama dalam penanganan infrastruktur yang rusak akibat banjir.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Andi Eviana, menyatakan akan menindaklanjuti usulan perbaikan jembatan di Desa Pombakka kepada BNPB. Menurutnya, infrastruktur yang terdampak bencana dan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat menjadi bagian penting yang perlu mendapat perhatian dalam proses penanganan dan pemulihan.
Selain melakukan peninjauan lapangan, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik darurat untuk penanganan banjir di Luwu Utara melalui Dana Siap Pakai (DSP) Tahun 2026. Bantuan yang disalurkan terdiri dari 200 paket sembako, 200 lembar matras, 100 unit kasur lipat, 100 paket makanan siap saji, 100 boks family kit, 100 lembar selimut, dan 2.000 unit geobag dengan total nilai mencapai Rp607.124.000.
Bupati Andi Rahim menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan BNPB terhadap masyarakat Luwu Utara yang terdampak banjir. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu upaya penanganan darurat yang saat ini masih berlangsung.
“Kami berterima kasih atas perhatian BNPB yang turun langsung melihat kondisi masyarakat dan infrastruktur yang terdampak. Kehadiran pemerintah pusat menjadi semangat bagi kami untuk terus mempercepat penanganan di lapangan,” ujar Andi Rahim.
Meski demikian, pemerintah daerah masih membutuhkan dukungan tambahan, khususnya geobag atau jumbo bag untuk penanganan tanggul dan titik-titik rawan banjir. Saat ini, kebutuhan di lapangan diperkirakan mencapai sekitar 10.000 unit.
Luwu Utara sendiri masih berstatus tanggap darurat bencana hingga 16 Juni 2026. Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, BNPB, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, relawan, dan berbagai pihak terkait terus bersinergi untuk memastikan penanganan banjir berjalan optimal serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak.(ikp/jal)
