Luwu daulatrakyat.id – Pemerintah Kabupaten Luwu memperkuat sinergi pembangunan inklusif melalui peluncuran Program ELEVATE (Economic Livelihood Capabilities and Violence Elimination for Women) dan Program CORE (Cocoa Resilience & Empowerment) yang diinisiasi Save the Children Indonesia. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, pemenuhan hak anak, serta ketahanan masyarakat.
Peluncuran dan koordinasi awal program berlangsung di Ruang Rapat Bappelitbangda, Senin (18/5/2026), dan dibuka Kepala Bappelitbangda Kabupaten Luwu, Moch Arsal.
Program ELEVATE yang akan berjalan pada 2026–2029 merupakan program lintas sektor yang didukung Uni Eropa dan diimplementasikan bersama sejumlah mitra lokal, di antaranya Forum Pengada Layanan (FPL), LBH Apik, LPP Bone, Perkumpulan Wallacea, serta SCF.
Program ini mengintegrasikan sistem perlindungan terhadap Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dengan penguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan atau Women’s Economic Empowerment (WEE). Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi berbagai kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat.
Di Kabupaten Luwu, Program ELEVATE akan menyasar 10 desa pada lima kecamatan hingga November 2029. Implementasinya dilakukan melalui kolaborasi berbagai sektor dengan menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat serta keberlanjutan program.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Luwu, Moch Arsal, menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak agar program tidak berjalan secara parsial, tetapi saling terintegrasi dengan kebijakan daerah.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang mandiri dan inklusif. Sinergi program pemerintah daerah dengan para mitra diharapkan mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Luwu, seperti Dinas Pendidikan, Dinas P3AP2KB, Dinas PMD, Dinas Pertanian hingga UPTD PPA, menyatakan komitmen untuk menyelaraskan program daerah dengan implementasi program yang dijalankan Save the Children Indonesia.
Kegiatan yang diikuti sekitar 40 peserta dari unsur pemerintah daerah, kecamatan, organisasi perempuan, serta jaringan masyarakat sipil tersebut ditutup dengan diskusi penyelarasan program antar-OPD.
Melalui kerja sama tersebut, diharapkan upaya perlindungan perempuan dan anak, penguatan ekonomi keluarga, serta pembangunan masyarakat tangguh dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
