Wajo, daulatrakyat.id – Ruang pola Kantor Bupati Wajo pagi itu, Kamis (9/4/2026), tampak berbeda dari biasanya. Wangi khas kain sutra dan derap langkah para tamu yang mengenakan pakaian adat Bugis menciptakan nuansa khidmat sekaligus meriah.
Jarum jam menunjukkan pukul 09.00 WITA ketika ketukan palu Ir. H. Firmansyah Perkesi, Ketua DPRD Wajo, membelah keheningan, menandai dimulainya Rapat Paripurna ke-8 dalam rangka memperingati Hari Jadi Wajo (HJW) yang ke-627.
Angka 627 bukanlah sekadar urutan kronologis. Bagi masyarakat Wajo, ia adalah monumen waktu yang panjang. Di atas mimbar, Firmansyah mengingatkan bahwa tanah yang dipijak hari ini adalah warisan perjuangan, musyawarah, dan cita-cita luhur para leluhur yang tertuang dalam “Lontarak Sukkuna Wajo”.
“Enam ratus dua puluh tujuh tahun adalah pembuktian bahwa Wajo tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh dari rangkaian sejarah yang penuh pemikiran dan keringat,” ujar Firmansyah dengan nada reflektif.
Di tengah arus modernitas, peringatan tahun ini seolah menjadi “kompas” untuk kembali ke jati diri. Tema besar yang diusung, “Mengokohkan Kebersamaan Menuju Wajo Maradeka”, bukan sekadar slogan di atas spanduk. Tema ini adalah napas dari filosofi 3S: Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge.
Filosofi ini menekankan pentingnya memanusiakan sesama, saling menghargai, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Di hadapan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dan deretan pejabat tinggi lainnya, pesan itu menggema kuat: bahwa kekuatan Wajo terletak pada sinergi antara pemerintah yang melayani dan masyarakat yang tangguh.
Wajo memang unik. Ia dikenal sebagai rahim bagi kaum saudagar dan pengusaha ulung yang menjunjung tinggi kemerdekaan individu, namun tetap patuh pada payung hukum adat. Karakter agraris yang menyatu dengan jiwa kewirausahaan inilah yang menjadi modal utama menuju visi “Wajo Maradeka”.
Kemeriahan HJW ke-627 kali ini terasa begitu inklusif. Kehadiran para tokoh mulai dari Anggota DPR RI, pimpinan dan anggota DPRD Sulsel, pimpinan BPK RI Perwakilan Sulsel, Wakil Gubernur Sulsel hingga jajaran Walikota, Bupati dan Wakil bupati dari daerah tetangga seperti Bone, Soppeng, Sidrap, Parepare, Enrekang, Luwu Utara hingga Toraja Utara, menunjukkan betapa kuatnya jejaring persaudaraan antarwilayah di Sulawesi Selatan.
Tak hanya dihadiri pejabat formal, barisan kursi juga diisi oleh pemangku adat seperti Arung Bentengpola, Datu Belawa, dan Datu Pammana. Kehadiran mereka seolah menyambungkan mata rantai sejarah dari masa kerajaan lama hingga menjadi kabupaten yang modern di bawah naungan NKRI.
Menjelang siang, rapat resmi itu berakhir. Namun, bagi masyarakat Wajo, ini justru merupakan titik awal yang baru. Pesan penutup dari Ketua DPRD menjadi pengingat bagi semua yang hadir bahwa tantangan pembangunan ke depan hanya bisa dihadapi dengan satu kunci: Kebersamaan.
“Kebersamaan adalah kekuatan utama kita untuk mewujudkan Wajo yang maju, mandiri, berdaya saing, dan berkarakter,” pungkas Firmansyah sebelum menutup sidang dengan tiga ketukan palu yang mantap.(Humas DPRD Wajo)
