Temui Ribuan Guru yang Lakukan Aksi Damai, Wakil Ketua DPRD Luwu Utara : Guru Tidak Boleh Dikriminalisasi
Luwu Utara — Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Karemuddin, menerima langsung aksi damai yang dilakukan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Luwu Utara di halaman kantor DPRD, Selasa (04/11/2025).
Aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap rekan guru yang terjerat kasus dugaan korupsi dana komite sekolah.
Dalam kesempatan itu, Karemuddin menerima berkas dokumen aduan dari massa aksi. Ia menegaskan bahwa pihak DPRD akan menindaklanjuti aspirasi tersebut, baik secara kelembagaan maupun pribadi.
“Insya Allah, komisi yang bersangkutan akan menindaklanjuti kasus ini demi martabat guru di seluruh Republik Indonesia,” ujar Karemuddin di hadapan peserta aksi.
Menurutnya, kasus yang menjerat guru tersebut tidak semestinya berujung pada Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH). Ia menilai dana komite merupakan bentuk sumbangan sukarela, bukan dana negara, sehingga penyalahgunaannya tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
“Korupsi itu adalah yang mengacak-acak dana APBN atau dana BOS. Dana komite ini sumbangan, bahkan ketua komite pun tidak menuntut. Kenapa bisa ini dikatakan korupsi?” jelasnya.
Lebih lanjut, Karemuddin berharap Presiden Republik Indonesia dapat meninjau ulang kasus tersebut agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap guru.
“Guru tidak boleh dikriminalisasi. Guru adalah pilar bangsa yang mendidik generasi penerus. Penegak hukum seharusnya lebih tegas terhadap kasus besar yang merugikan negara,” tegasnya.
Aksi damai yang diikuti ribuan guru tersebut berjalan tertib dan kondusif. Massa berharap pemerintah serta DPRD Luwu Utara dapat memperjuangkan keadilan bagi rekan sejawat mereka yang dianggap dikriminalisasi.
Adapun tuntan para guru yang melakukan aksi damai yakni memohon bantuan hukum grasi kepada presiden RI dan peninjauan kembali (PK) putusan mahkamah agung, dan meminta tinjauan proporsionalitas sanksi PTDH.
Temui Ribuan Guru yang Lakukan Aksi Damai, Wakil Ketua DPRD Luwu Utara : Guru Tidak Boleh Dikriminalisasi
Luwu Utara — Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Karemuddin, menerima langsung aksi damai yang dilakukan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Luwu Utara di halaman kantor DPRD, Selasa (04/11/2025).
Aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap rekan guru yang terjerat kasus dugaan korupsi dana komite sekolah.
Dalam kesempatan itu, Karemuddin menerima berkas dokumen aduan dari massa aksi. Ia menegaskan bahwa pihak DPRD akan menindaklanjuti aspirasi tersebut, baik secara kelembagaan maupun pribadi.
“Insya Allah, komisi yang bersangkutan akan menindaklanjuti kasus ini demi martabat guru di seluruh Republik Indonesia,” ujar Karemuddin di hadapan peserta aksi.
Menurutnya, kasus yang menjerat guru tersebut tidak semestinya berujung pada Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH). Ia menilai dana komite merupakan bentuk sumbangan sukarela, bukan dana negara, sehingga penyalahgunaannya tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
“Korupsi itu adalah yang mengacak-acak dana APBN atau dana BOS. Dana komite ini sumbangan, bahkan ketua komite pun tidak menuntut. Kenapa bisa ini dikatakan korupsi?” jelasnya.
Lebih lanjut, Karemuddin berharap Presiden Republik Indonesia dapat meninjau ulang kasus tersebut agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap guru.
“Guru tidak boleh dikriminalisasi. Guru adalah pilar bangsa yang mendidik generasi penerus. Penegak hukum seharusnya lebih tegas terhadap kasus besar yang merugikan negara,” tegasnya.
Aksi damai yang diikuti ribuan guru tersebut berjalan tertib dan kondusif. Massa berharap pemerintah serta DPRD Luwu Utara dapat memperjuangkan keadilan bagi rekan sejawat mereka yang dianggap dikriminalisasi.
Adapun tuntan para guru yang melakukan aksi damai yakni memohon bantuan hukum grasi kepada presiden RI dan peninjauan kembali (PK) putusan mahkamah agung, dan meminta tinjauan proporsionalitas sanksi PTDH.
Luwu Utara, daulatrakyat.id — Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Karemuddin, menerima langsung aksi damai yang dilakukan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Luwu Utara di halaman kantor DPRD, Selasa (04/11/2025).
Aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap rekan guru yang terjerat kasus dugaan korupsi dana komite sekolah.
Dalam kesempatan itu, Karemuddin menerima berkas dokumen aduan dari massa aksi. Ia menegaskan bahwa pihak DPRD akan menindaklanjuti aspirasi tersebut, baik secara kelembagaan maupun pribadi.
“Insya Allah, komisi yang bersangkutan akan menindaklanjuti kasus ini demi martabat guru di seluruh Republik Indonesia,” ujar Karemuddin di hadapan peserta aksi.
Menurutnya, kasus yang menjerat guru tersebut tidak semestinya berujung pada Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH). Ia menilai dana komite merupakan bentuk sumbangan sukarela, bukan dana negara, sehingga penyalahgunaannya tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
“Korupsi itu adalah yang mengacak-acak dana APBN atau dana BOS. Dana komite ini sumbangan, bahkan ketua komite pun tidak menuntut. Kenapa bisa ini dikatakan korupsi?” jelasnya.
Lebih lanjut, Karemuddin berharap Presiden Republik Indonesia dapat meninjau ulang kasus tersebut agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap guru.
“Guru tidak boleh dikriminalisasi. Guru adalah pilar bangsa yang mendidik generasi penerus. Penegak hukum seharusnya lebih tegas terhadap kasus besar yang merugikan negara,” tegasnya.
Aksi damai yang diikuti ribuan guru tersebut berjalan tertib dan kondusif. Massa berharap pemerintah serta DPRD Luwu Utara dapat memperjuangkan keadilan bagi rekan sejawat mereka yang dianggap dikriminalisasi.
Adapun tuntutan para guru yang melakukan aksi damai yakni memohon bantuan hukum grasi kepada presiden RI dan peninjauan kembali (PK) putusan mahkamah agung, dan meminta tinjauan proporsionalitas sanksi PTDH.(*)
