Luwu daulatrakyat.id – Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I Tahun 2025, sekaligus membahas penyusunan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu, Senin (25/8/2025).
Agenda rapat meliputi evaluasi PAD dan ETPD Semester I Tahun 2025, penyusunan target pendapatan Tahun Anggaran 2026, monitoring penerimaan pajak dan retribusi daerah secara non-tunai, serta evaluasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Dalam arahannya, Wakil Bupati Luwu menegaskan pentingnya rapat ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Harapan kita, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan dokumen, tetapi menjadi langkah nyata dalam meningkatkan pendapatan daerah. Optimalisasi PAD harus dilakukan melalui sinergi antar-OPD, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pemanfaatan sistem digital. Dengan begitu, kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Dhevy.
Setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir diminta memaparkan capaian dan kendala dalam memenuhi target pajak maupun retribusi daerah yang telah ditetapkan.
Kepala Bapenda Kabupaten Luwu, Sofyan Thamrin dalam paparannya menjelaskan perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun 2025.
“Per tanggal 19 Agustus 2025, realisasi pajak dan retribusi daerah tercatat sebesar Rp106,9 miliar dari target Rp217,7 miliar atau sekitar 49 persen,” jelas Sofyan.
Lebih lanjut ia merinci, realisasi pajak daerah mencapai Rp40.859.337.575 dari target Rp72.833.386.943 atau sebesar 56 persen. Sementara realisasi retribusi daerah sebesar Rp66.112.067.951 dari target Rp144.948.000.000 atau 46 persen.
Menutup rapat, Wakil Bupati menegaskan kembali pentingnya langkah cepat dan terukur untuk mengejar target yang telah ditentukan.
“Saya berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja lebih optimal, mengambil langkah strategis, serta berinovasi dalam memperluas basis pendapatan daerah. Dengan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital, kita optimis target dapat tercapai,” pungkasnya.
