Makassar-daulatrakyat.id-Pemkot Makassar memberikan kabar gembira bagi warga Kota Makassar pada momentum HUT ke-80 Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2025. Pemkot memastikan tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Kepala UPT PBB Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Indirwan Dermayasair menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah agar masyarakat tidak terbebani di tengah kondisi ekonomi saat ini.
“Memang tahun ini tidak ada kenaikan NJOP tanah maupun tarif PBB. Cara kami meningkatkan pendapatan dilakukan dengan memaksimalkan potensi melalui pemutakhiran data,” ujar Indirwan, Minggu (17/8/2025).
Menurutnya, meski tanpa kenaikan tarif, realisasi penerimaan PBB tetap menunjukkan tren positif. Pada 2024, Pemkot Makassar berhasil mengumpulkan Rp258 miliar.
Sementara target penerimaan tahun ini ditetapkan Rp275 miliar melalui anggaran perubahan. “Alhamdulillah, walaupun tidak signifikan, pendapatan perlahan meningkat, apalagi mendekati jatuh tempo 30 September nanti. PBB ini sifatnya hanya dibayar sekali dalam setahun,” tambahnya.
Indirwan juga menegaskan, kebijakan tidak menaikkan PBB dipilih agar masyarakat tidak terbebani. Meski potensi fiskal bisa meningkat jika tarif dinaikkan, pemerintah menilai keputusan menahan kenaikan pajak lebih pro-rakyat. “Kami konsisten pada pilihan pro masyarakat. Pendapatan tetap bisa kita optimalkan lewat basis data yang lebih akurat,” jelasnya.
Ia juga meluruskan informasi terkait wajib pajak yang diminta hadir ke kantor Bapenda. Menurutnya, hal itu bukan untuk urusan pembayaran, melainkan pengecekan peta blok dan validasi data. “Kadang ada warga yang melihat posisi tanahnya berbeda di gambar peta blok. Maka kami minta sertifikat tanah dan keterangan dari kelurahan untuk perbaikan data, bukan soal pembayaran pajak,” jelas Indirwan.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebut keputusan ini sebagai hadiah istimewa bagi masyarakat di HUT ke-80 RI. Menurutnya, kado terbaik dari pemerintah bukan hanya berupa kebijakan, melainkan kolaborasi erat dengan masyarakat untuk membangun kota. “Kita mengharapkan kado itu berupa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar Makassar semakin baik,” kata Munafri usai upacara peringatan detik-detik Proklamasi di Lapangan Karebosi.
Ia menekankan bahwa persatuan dan gotong royong adalah kunci utama pembangunan. Termasuk dalam kebijakan tidak menaikkan PBB tahun ini, yang menurutnya merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga. “Intinya, pemerintah selalu hadir untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (*)
