MAKASSAR, DAULATRAKYAT – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima audiensi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Moch. Muchlasin, bersama jajaran di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (10/6/2025). Pertemuan ini membahas penguatan sinergi antara Pemprov Sulsel dan OJK dalam pelaksanaan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Program TPAKD dinilai sebagai pilar strategis untuk mendorong inklusi dan literasi keuangan yang merata, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
“TPAKD menjadi salah satu strategi penting dalam membuka akses keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Kami ingin memastikan masyarakat di desa-desa dapat menikmati layanan keuangan yang aman, mulai dari pinjaman produktif, tabungan digital hingga proteksi asuransi,” ujar Fatmawati Rusdi.
Ia menegaskan, Pemprov Sulsel berkomitmen memperluas jangkauan layanan keuangan melalui pembangunan infrastruktur, edukasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor. “Kolaborasi dengan OJK sangat penting agar program ini benar-benar menyentuh masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, petani, dan UMKM,” jelasnya.
Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, menyampaikan bahwa TPAKD dirancang sebagai forum koordinasi antarinstansi untuk mempercepat akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. “Dengan semangat SIKOKO – sinergitas, komitmen, dan konsistensi –, kami mendorong inovasi daerah yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari ekonomi berbasis pertanian, literasi keuangan syariah, hingga pemanfaatan transaksi digital di desa,” ungkapnya.
Muchlasin menambahkan, penghargaan TPAKD Award 2025 menjadi bukti nyata komitmen Sulsel dalam memperluas akses keuangan inklusif yang berdampak langsung ke masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, OJK juga memaparkan kinerja sektor jasa keuangan di Sulsel per Maret 2025. Total aset perbankan tercatat Rp204,99 triliun, tumbuh 5,91 persen (yoy). Dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp137,34 triliun atau tumbuh 6,55 persen, sementara penyaluran kredit Rp165,78 triliun, naik 3,76 persen.
Secara rinci, kredit produktif mencapai Rp83,39 triliun, kredit konsumtif Rp76,89 triliun. Jumlah investor pasar modal naik menjadi 409.932 orang, tumbuh 19,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan nilai transaksi saham sebesar Rp6,09 triliun.
Dengan pertumbuhan ini, Sulsel dinilai memiliki potensi besar dalam memperluas akses layanan keuangan, baik digital maupun konvensional. Pemprov dan OJK berkomitmen terus memperkuat sinergi demi pertumbuhan sektor keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.
Pertemuan turut dihadiri Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Budi Susetiyo; Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Amiruddin Muhidu; serta Analis Divisi, Indra Natsir Dahlan. Dari Pemprov Sulsel hadir Plt Kepala Biro Ekonomi Pembangunan dan Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
