Makassar-daulatrakyat.id-Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuka Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029, berlangsung di Ruang Sipakatau pada Kamis (20/3/2025)
Turut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, tim transisi MULIA, para asisten, staf ahli Pemkot Makassar, serta kepala OPD.
Dalam sambutannya, Munafri menekankan forum ini merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan Kota Makassar lima tahun ke depan dalam mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
“Setiap perangkat daerah wajib menyusun Renstra sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan kerja lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini juga selaras dengan penyusunan RPJMD Kota Makassar lima tahun ke depan,” ujarnya.
Munafri mengatakan di kepimpinannya bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham dalam memimpin Kota Makassar mengusung visi Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.
Munafri menjelaskan visi ini bukan sekadar slogan, melainkan panduan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan Makassar.
“Makassar sebagai kota unggul berarti harus fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan daya saing di tingkat nasional dan internasional. Kita ingin memastikan Makassar siap bersaing di era global,” tegasnya.
Pada aspek inklusif, Munafri mengatakan pembangunan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. “Hal ini mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan pelayanan publik lainnya,” ujarnya.
Dari segi keamanan, Munafri berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman, tidak hanya dalam aspek ketertiban, tetapi juga dalam konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan.
“Pembangunan juga harus memperhatikan keberlanjutan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang,” tambahnya.
Melalui forum ini, Munafri berharap forum ini menghasilkan strategi konkret, terukur, dan realistis agar menjadi acuan dalam menetapkan program prioritas yang sesuai kebutuhan masyarakat.
“Setiap sasaran harus memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur. Dengan begitu, kita bisa menilai sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dalam setiap tahapan pembangunan,” lanjutnya.
Selain berdasarkan data dan angka, penyusunan program pembangunan juga harus mempertimbangkan aspek sosial, partisipasi masyarakat, serta pengelolaan sumber daya yang ada.
“Pembangunan kota tidak bisa dilakukan oleh satu perangkat daerah saja. Dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang kuat antarsemua perangkat daerah agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar efektif,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Munafri meminta seluruh peserta forum untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan seksama.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yang didampingi oleh Kepala Bappeda Andi Zulkifli Nanda, jajaran staf ahli, dan asisten.
Forum kemudian dilanjutkan oleh Kepala Bappeda Makassar, dan tim transisi untuk membahas lebih lanjut penyusunan Renstra 2025-2029.
