BELOPA daulatrakyat.id Pasca dilantik 20 Februari 2025 lalu, Bupati Luwu H Patahudding, S.Ag dan Wakil Bupati Luwu Muhammad Dhevy Bijak Pawindu (Pata-Dhevy) diperhadapkan tugas berat di pemerintahan. Yaitu mewujudkan visi misi Kabupaten Luwu, serta mampu membawa Kabupaten Luwu keluar dari peringkat ketiga termiskin di Sulawesi Selatan
Koordinator Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL), Ismail Ishak, mengungkapkan, untuk mencapai tujuan diatas, Pata-Dhevy harus menerapkan pemerintahan yang bersih (clean governance), yang salah satu ciriya yakni, aparatur pemerintahan yang digunakan memiliki integritas tinggi dan tidak bermental KKN
“Kabupaten Luwu ini terpuruk di pemerintahan masa lalu, salah satu sebabnya yakni ada oknum pejabat OPD Luwu yang tidak berintegritas. Tidak memahami Tupoksi, hanya mementingkan diri dan golongannya, serta cara berpikir berbau politik praktis dan jauh dari aspek kinerja. Nah pejabat seperti ini jangan sampai digunakan kembali di masa Pemerintahan Bupati-Wabup Luwu Pata-Dhevy” Kata Ismail Ishak
Ismail Ishak menambahkan, dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, seorang ASN memang dilarang berpolitik praktis. Namun faktanya, dalam kehidupan birokasi, ada saja ASN yang memiliki pikiran politik praktis, sangat pragmatis dan amat merusak lingkungan birokrasi
“Sebagai seorang pemimpin kami yakin Bupati Luwu dan Wabup Luwu Pata-Dhevy mampu membedakan mana ASN yang loyal dan memiliki integritas kinerja dan mana ASN di Luwu yang cenderung pragamtis dan berpikir politik praktis” Tandas Ismail Ishak (
