Luwu Utara, daulatrakyat.id — Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Luwu Utara tercatat sebagai kabupaten yang memiliki ketimpangan pendapatan terendah di Provinsi Sulawesi Selatan.
Hal ini dapat dilihat dari hasil survei BPS 2024. Di mana gini rasio Luwu Utara terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 0,272 di tahun 2024, dari sebelumnya 0,342 di tahun 2023.
Ini juga menunjukkan bahwa pemerataan kesejahteraan di Kabupaten Luwu Utara juga makin merata. Sekaligus menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan terendah di Provinsi Sulsel.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Drs. H. Aspar, menyebutkan bahwa dalam 3 tahun terakhir, nilai gini rasio Luwu Utara terus makin menurun.
Hal ini tercermin dari BPS 2022. Di mana gini rasio berada di 0,349. Sementara 2023 menurun ke 0,342. Puncaknya terjadi pada 2024. Di mana terjadi penurunan sangat signifikan hingga 0,272.
“Hasil ini menjadikan kita sebagai daerah dengan tingkat ketimpangan pendapatan terendah atau sebagai daerah dengan distribusi pendapatan ke masyarakat paling merata di Sulsel,” jelasnya.
Aspar juga mengatakan bahwa penurunan tingkat ketimpangan pendapatan dari 0,342 ke 0,272 sebesar 120,47% merupakan penurunan ketimpangan terbesar sepanjang sejarah Luwu Utara.
“Penurunan ini juga melampaui target RPJMD 0,317 point sebesar 114,20%, dan menjadi prestasi bagi Pemda Luwu Utara dalam peletakan kebijakan pembangunan di Luwu Utara,” ungkapnya.
Masih Aspar, capaian ini menjadi modal yang sangat berharga bagi Bupati Andi Abdullah Rahim dan Wakil Bupati Jumail Mappile dalam menakhodai Luwu Utara hingga 5 tahun mendatang.
“Tentu ini menjadi momentum yang sangat baik, sekaligus menguntungkan bagi Bapak Bupati dan Wakil Bupati dalam memimpin Kabupaten Luwu Utara hingga 5 tahun ke depan,” ucapnya.
“Ini akan menjadi jalan yang mulus menuju pemenuhan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana peningkatan produktivitas 17 sektor ekonomi, sosial, budaya, serta pelayanan di semua lini, dapat makin terpenuhi dan meningkat,” sambungnya.
Menurutnya, hal tersebut dapat diwujudkan melalui perencanaan yang baik, termasuk dengan kebersamaan, sinergi dan kolaborasi bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Luwu Utara.
“Tak hanya itu, melalui partisipasi masyarakat dan optimalisasi pengelolaan fiskal yang baik, maka peningkatan pencapaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah juga akan makin optimal. (lhr/jal/dr)
