Daulatrakyat.id, Makassar – Industri pariwisata di Sulawesi Selatan (Sulsel) khususnya di Kota Makassar, sangat terdampak atas peraturan pemerintah yang menghemat anggaran hingga 50 persen.
Hal itu terungkap dalam diskusi perhimpungan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel tantangan dan peluang industri Sulsel tahun 2025
Sejumlah pelaku industri pariwisata dalam diskusi ini mengaku kebijakan efisiensi menggerus pendapatan seperti saat pandemi Covid-19.
“Efisiensi ini langsung terasa dampaknya. Kita kembali seperti 3 tahun lalu,” ujar Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Sulsel, Didi Leonardo dalam diskusi PJI di Hotel Mercure Makassar, Sabtu (15/3/2025).
Menurut Didi Leonardo, saat ini agen travel yang tergabung dalam ASITA Sulsel sangat bergantung dengan segmen umrah.
Padahal sebelumnya, pelaku usaha pariwisata mendapat banyak pemasukan dari perjalanan dinas pejabat pemerintah.
“Sebelumnya, orang masuk ke Sulsel untuk mengeksplore pariwisata, tapi sekarang cuma datang meeting. Ini yang hilang, beberapa persen,” katanya.
Di tempat yang sama, General Manager Hotel Mercure Makassar Wiwied Nurseka menyebut, okupansi atau jumlah penghuni kamar menyusut akibat efisiensi anggaran.
“Kami di perhotelan seperti kembali tiga tahun lalu, kalau mau lebaran biasanya hampir 90 persen okupansi. Sekarang, kalau kita year on year sudah turun 25 persen,” tutur Wiwied Nurseka.
Sejak pemerintah menerapkan efisiensi, kata Wiwied, pihaknya banyak bergantung dengan tamu-tamu dari pihak swasta. Sebab selama ini, 85 persen pendapatan berasal dari pemerintah.
Meski begitu, pasar corporate dianggap sangat minim dibanding pemerintah. Belum lagi banyak hotel di Makassar juga menarget pasar tersebut.
“Permintaan sangat turun sementara terlalu banyak hotel di makassar terlalu sedikit pasa yang kita perebutkan.” jelasn wiwied
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Makassar Andi Hadi Ibrahim Baso mengatakan, kebijakan efisiensi oleh pemerintah pusat diharap tidak berlangsung lama.
Menurutnya, aktivitas perekonomian di Kota Makassar sangat bergantung perhotelan. Begitu juga soal pendapatan pajak, banyak bersumber dari industri pariwisata.
“Kita berharap kebijakan ini tidak lama, saya melihat mungkin hanya satu tahun seperti Covid kemarin,” pungkas legislator Fraksi PKS tersebut.
