SOPPENG,DAULATRAKYAT.ID Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 1 Mappolewar minggu pekan lalu. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan di tingkat sekolah dasar.
Kepala Sekolah SDN 1 Mappoleware, Yuliawati, S.Pd menyambut baik kehadiran tim pemeriksa. Ia mengatakan, kedatangan BPK bertujuan untuk memeriksa penggunaan dana BOS yang digunakan pada tahun 2024.
“Dana BOS yang diterima SDN 1 Mappoleware pada tahun 2024 lalu sebesar Rp 300 juta lebih. Kami telah mempersiapkan semua dokumen dan bukti penggunaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya. Senin (10/3/2025).
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK melakukan verifikasi terhadap sejumlah pos anggaran yang terserap dalam program sekolah.
Yuliawati menjelaskan, beberapa item yang diperiksa BPK diantaranya belanja modal dan iuran Kelompok Kerja Guru (KKG).
“Iuran KKG yang ada di Lalabata memang sedikit berbeda dengan kecamatan lain. Di sini kami bebankan iuran setiap sekolah Rp 75 ribu, sementara di kecamatan lain hanya Rp 25 ribu,” katanya.
Perbedaan besaran iuran tersebut, menurut Yuliawati, memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, iuran tersebut digunakan untuk operasional setiap kegiatan KKG yang dilaksanakan di sekolah-sekolah yang berlokasi di berbagai wilayah dengan kondisi geografis yang beragam.
“Seperti misalkan kalau kita mengadakan kegiatan KKG di Mattabulu, Pangempang, dan Umpunggeng, pastinya kami butuh biaya sewa mobil untuk ke sana. Lokasi-lokasi tersebut cukup jauh dan membutuhkan biaya transportasi yang tidak sedikit,” jelasnya.
Selain transportasi, iuran KKG juga digunakan untuk konsumsi, bahan ajar, dan sarana penunjang kegiatan peningkatan kompetensi guru. Hal ini dianggap penting untuk memastikan standar pengajaran yang baik di semua sekolah di wilayah Lalabata.
Yuliawati juga menyebutkan, dalam pemeriksaan tersebut, BPK tidak hanya memeriksa SDN 1 Mappoleware, tetapi juga tiga sekolah dasar lainnya.
“Dalam pemeriksaan BPK terdapat empat sekolah yang diperiksa, diantaranya SDN To Takkan, Sewo, dan Pauwe,” ungkapnya.
Meski sempat merasa cemas, namun Yuliawati mengaku lega karena pemeriksaan berjalan lancar tanpa ada temuan pelanggaran.
“Pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak ada temuan, semua bisa dipertanggungjawabkan. Ini membuktikan bahwa kami telah mengelola dana BOS sesuai dengan ketentuan dan peruntukan yang ditetapkan pemerintah,” tutupnya.
**
Web Official Daulat Rakyat
