Polman,daulatrakyat.id- Jadwal pelantikan kepala daerah di seluruh indonesia hasil pilkada serentak 2024 diperkiran pada 20 Februari 2025 mendatang. Termasuk Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Polman.
Tentu kepemimpinan yang baru menjadi tanggung jawab semua pihak untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk DPC Partai Gerindra Polewali Mandar berkomitmen akan mengontrol jalannya proses pemerintahan yang baru di Polewali Mandar.
Hal itu disampaikan Sekertaris DPC Partai Gerindra Polewali Mandar Makmun Mustafa dalam keterangan tertulisnya, Senin, 3 Februari 2025.
Menurut Makmun, salah satu fungsi Parpol selain sebagai sarana untuk pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, penyerap, penghimpun, partisipasi politik dan rekrutmen politik, juga berperan sebagai pengawas jalannya pemerintahan dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Hal ini, sebut Makmun sejalan dengan komitmen pemerintahan Prabowo – Gibran untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi sebagaimana yang tertuang dalam Asta cita Pemerintahan Prabowo – Gibran.
“Partai Gerindra bersama Rakyat harus bisa memastikan bahwa proses pembangunan yang berjalan dapat mendorong terwujudnya pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ujar Makmun Mustafa.
Selain itu, Makmun menegaskan bahwa DPC Partai Gerindra Polewali Mandar, juga harus ikut serta dan berkontribusi dalam mendorong penguatan reformasi politik dan hukum serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.
“Kami tidak akan segan-segan melaporkan kepada aparat penegak hukum andai mendapati praktek-praktek yang merugikan keuangan negara mulai dari proses perencanaan hingga proses pelaksanaan,” tegasnya.
Bahkan, pihaknya pun akan membuka kotak pengaduan dan menjadikan kantor partai sebagai tempat pengaduan oleh masyarakat Polewali Mandar yang melihat dan memastikan adanya praktek-praktek yang merugikan keuangan negara.
“Kami juga akan memfasilitasi dan mengawal laporan pelanggaran hukum,” pungkasnya.(Lim/dr)
