Luwu Utara, daulatrakyat.id — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Luwu Utara, Ir. H. Armiadi, M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektur Daerah seluruh Indonesia tahun 2023, yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (26/1/2023).
Sekda Armiadi mengikuti rakor ini dari Ruang Media Center. Ia didampingi perwakilan Kejari Luwu Utara, perwakilan Polres Luwu Utara, dan Sekretaris Inspektur Kabupaten, Sofyan Hamid. Rakor via zoom meeting diikuti oleh 700 peserta dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Ada empat agenda utama rakor, yaitu: (1) Penandatanganan Nota Kesepahaman; (2) Launching Aplikasi Lapor Aktif; (3) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah; serta (4) Pengawasan Alokasi Khusus Bidang Kesehatan.
Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin, dalam arahannya berharap terbangun kolaborasi yang baik antara Aparat Pengawasan Internal (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).
Selain itu, kata dia, APIP diminta untuk memperhatikan batasan waktu penyelesaian laporan atau pengaduan berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif, mendahulukan penyelesaian administratif sebelum menggunakan instrumen pidana sebagai ultimun remedium.
“Kita juga berharap APIP dapat melakukan monitoring dan pengawasan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan AUPB,” kata Burhanuddin.
Untuk itu, Burhanuddin berharap APIP dan APH dapat membangun sinergi yang begitu intens dalam penanganan suatu informasi. “Saya juga berharap kepada teman-teman di daerah untuk membangun bersinergi agar tidak gaduh di daerahnya,“ harap Burhanuddin.
Sementara itu, Mendagri, Tito Karnavian, dalam rakor kali ini membahas tentang pertumbuhan ekonomi yang harus tetap dijaga di tengah situasi global yang tak menentu. “Kita termasuk bagus dalam pertumbuhan ekonomi yaitu 5,72%. Di atas 5% itu adalah hal yang luar biasa di tengah ketidakpastian global,” terang Tito.
Mengenai APBN 2023, kata Tito, total alokasi negara Rp3.061,2 T dan Rp814,7 T yang di transfer ke daerah dan dana desa. Kemudian, lanjut dia, belanja kementerian dan lembaga Rp2.246,5 T. Sementara untuk potensi PAD tahun 2023 lebih kurang dari Rp870 Triliun.
“Belanja pemerintah menjadi belanja paling utama. Belanja pemerintah di tingkat pusat diupayakan maksimal, uangnya dibelanjakan supaya ada uang yang beredar di masyarakat guna memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi rumah tangga, dan konsumsi rumah tangga merupakan kontributor terbesar penyumbang angka pertumbuhan nasional dan men-trigger investasi,“ jelas Tito.
Terpisah, Inspektur Kabupaten melalui Sekretaris Inspektorat, Sofyan Hamid, mengungkapkan bahwa telah dilakukan perjanjian kerja sama aduan atau pelaporan antara Kemendagri, Kapolri, dan Kejaksaan Agung.
Kerjasama yang dimaksud Sofyan adalah kerjasama dalam rangka untuk penanganan aduan atau laporan, dari 2018 yang telah diperbaharui setelah 5 tahun.
“Dari 2018 sampai saat ini, setiap ada kasus selalu ada koordinasi antara inspektorat, kepolisian dan kejaksaan. Alhamdulillah, ini berdampak positif dan terlihat dari kasus-kasus korupsi yang diproses pengadilan menjadi berkurang,” terang mantan Kabag Hukum ini. (lh/jal)
