NTB.daulatrakyat.id- Institut Kapal Perempuan jalin kerjasama dengan Bupati Lombok Utara, NTB. Penandanganan MoU ini berlangsung di Gedung Kabupaten Lombok Utara, 28 Desember 2022.
Nota Kesepahaman (MoU) tersebut terkait program INKLUSI fase pertama tahun 2023-2025 dan akan dilanjutkan pada fase kedua yang akan berakhir pada tahun 2028.
Implementasi program INKLUSI di Lombok Utara ini merupakan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dengan Institut KAPAL Perempuan di Jakarta dan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) di Nusa Tenggara Barat.
Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, S.H menyambut baik kerjasama ini dan secara khusus menindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 3 Organisasi Perangkat Daerah (Dinas) terkait yaitu Dinas Soisal Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas P2KB dan Pemdes serta Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil.
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sudah mengenal KAPAL Perempuan dan LPSDM sebagai mitra yang melakukan pemberdayaan perempuan dan kepemimpinan perempuan akar rumput terutama di desa pesisir dan pegunungan yang sebagian besar sulit terjangkau.
Kerjasama ini strategis untuk mendukung percepatan pencapaian SDGs, implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), serta program-program yang sesuai dengan prioritas daerah.
Sementara itu, Direktur Institut KAPAL Perempuan Misiyah berharap, kolaborasi ini dapat memastikan penanganan 6 isu prioritas INKLUSI KAPAL Perempuan-LPSDM yaitu membuka akses perempuan, disabilitas dan kelompok marginal terhadap hak atas identitas hukum, jaminan sosial, penghapusan kekerasan khususnya kekerasan seksual sesuai dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), penghapusan perkawinan anak, pemulihan ekonomi paska pandemi dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
“Kita melakukan pemberdayaan perempuan melalui Sekolah Perempuan, mengembangkan media edukasi melalui Radio Nina Bayan, Pos Pengaduan isu-isu GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion), serta pengembangan ekonomi perempuan yang resposif gender,” ujar Misiyah dalam keterangan tertulisnya.
Senada, Direktur LPSDM Ririn Hayudianidi, kolaborasi ini menjadi strategi untuk saling membantu sesuai dengan tanggung jawab dan peran masing-masing antara pemerintah, masyarakat sipil dan penerima manfaat pembangunan.
Menurut Ririn, pemerintah melakukan pemenuhan hak yang tepat sasaran, sementara masyarakat aktif memantau dan mengawal agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua dan prosesnya melibatkan partisipasi semua sesuai dengan prinsip pembangunan inklusif dan prinsip SDGs “Tak seorangpun boleh ditinggalkan”.
Ririn berharap, program sebagai jangka panjang kedepan di Kabupaten Lombok Utara, untuk dapat memastikan perspektif GEDSI dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan, kebijakan, anggaran dan pemantauan pembangunan dan menjaga keberlanjutannya.
Pengembangan program INKLUSI, sebut Ririn merupakan implementasi dari program Kerjasama antara pemerintah Indonesia yang dikoordinasikan oleh Bappenas dan pemerintah Australia dibawah Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).
Ririn Menambahkan, tujuan program INKLUSI adalah mendorong agar lebih banyak kelompok yang terpinggirkan dilibatkan dan berpartisipasi serta menikmati manfaat dari pembangunan di bidang sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia.(rils/dr)
