Luwu Utara, daulatrakyat.id — Sebanyak 10 Sekolah Dasar (SD) terdampak banjir di kabupaten Luwu Utara terima bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.
Bantuan tersebut berupa Bantuan Ruang Kelas Darurat (BRKD) untuk dua sekolah masing-masing SDN 206 Limbong Wara dan SDN 208 Londong Dou.
Juga Bantuan Tanggap Darurat (BTD) untuk 8 sekolah diantaranya, SDN 202 Layar Putih, SDN 058 Lawewe, SDN 194 Urukumpang, SDN 055 Dadeko, SDN 051 Lara I, SDN 057 Teppo dan SDN 167 Suka Harapan.
Tim direktorat SD Kemendikbud RI Sutapa mengatakan, untuk BRKD itu diberikan kepada sekolah yang memang sampai saat ini tidak bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Penanganannya sendiri, prinsipnya ruang itu bisa digunakan untuk proses pembelajaran dan tidak terlalu permanen.
“Sementara untuk BTD diberikan kepada sekolah terdampak banjir yang ruang kelasnya masih bisa digunakan dengan penanganan menyiapkan ruang kelas agar bisa digunakan kembali,”kata Sutapa diruang Bupati Luwu Utara Utara usai melakukan verifikasi langsung di sekolah terdampak banjir, Kamis (15/9) sore kemarin.
Sutapa menjelaskan, karena sifatnya darurat dan mendesak, pihaknya tak butuh waktu lama untuk turun langsung ke lokasi begitu menerima usulan daerah dan data dari Seknas.
“Dari usulan ini kita melakukan verifikasi langsung, mengambil keputusan, lalu melakukan MoU kemudian membuat SK bantuan. Khusus untuk BRKD diberikan masing-masing Rp.35 juta dan BTD senilai Rp.13,2 juta untuk masing-masing sekolah terdampak,” jelas Sutapa.
Merespon hal tersebut, Bupati Indah mengatakan bahwa kehadiran Kemendikbud menjadi pertanda bahwa Negara hadir di tengah-tengah masyarakat.
“Kehadiran tim kemendikbud ini sangat berarti bagi kami dan tentu bagi anak-anak kami yang terdampak. Sekaligus memastikan bahwa sekalipun terjadi bencana, layanan pendidikan harus terus berjalan. Terima kasih atas respon yang cepat, kita sekaligus ingin menyampaikan ke warga bahwa pemerintah tidak pernah diam, Negara selalu hadir,” kata Indah.
Pada kesempatan itu, Indah juga mengatakan bahwa tiap sekolah harus membentuk Sekolah Siaga Bencana (SSB).
“Kita punya perda dan akan dikuatkan dengan perbup untuk mata pelajaran Muatan Lokal terkait literasi bencana. Siswa, guru, dan semua manajemen sekolah harus paham literasi bencana. Kelembagaan, kapasitas, sarana prasarana semua disiapkan
untuk membangun resilience/ ketangguhan terhadap bencana,” pinta orang nomor satu di Luwu Utara ini yang hadir didampingi Kadisdikbud, Luwu Utara Drs.Jasrum. (rn/jal)
