MAKASSAR.DAULATRAKYAT.ID.Yayasan Hadji Kalla (YHK) menyerahkan bantuan produktif dalam Program Pesantren Mandiri 2022 di Hotel Continent Makassar, Selasa (30/8/2022). Dalam program ini, ada lima pesantren yang dibantu, di antaranya adalah Pesantren Tahfidzul Quran An Nail, Gowa Pesantren Putri Yatama Mandiri Gowa, Pesantren Al Irsyad DDI Pattojo, Soppeng, Pesantren Al Wahid, Sidrap dan Ponpes Tahfidzul Quran Baitul Mukarromah, Bone.
Kelima lembaga tersebut adalah yang terpilih untuk dibantu pada tahun ini. Bantuan diberikan langsung secara simbolis kepada masing-masing lembaga oleh Direktur Yayasan Hadji Kalla, Mohammad Zuhair dan timnya.
Bantuan produktif ini diberikan oleh Yayasan Hadji Kalla untuk memberikan stimulus kepada lembaga yang dibantu agar bisa menjadi lebih produktif dan bisa mendapatkan pemasukan yang dikelola secara mandiri yang nantinya diharapkan bisa membuat pesantren bisa mandiri dan berdikari secara ekonomi.
Diharapkan bahwa lembaga yang dibantu ini bisa lebih aktif dalam mengelola dana yang didapatkan dengan membuat usaha mandiri.
“Yayasan Hadji Kalla memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga ini dengan harapan bahwa mereka bisa mandiri dan lebih produktif dengan membuat usaha-usaha yang nanti hasilnya bisa terus dikelola, yang kemudiaan hasilnya bisa digunakan untuk operasional lembaga sehingga memberikan manfaat untuk orang-orang yang ada di dalamnya. Kita kemudian memilih program pembinaan usaha ini, karena kita menganggap bahwa lewat cara ini, kita bisa terus memberikan stimulus kepada lembaga yang tentu manfaatnya berkelanjutan. Maka dengan membagikan ilmu dan skil lewat pelatihan usaha, para penerima manfaat bisa semakin kuat dan mandiri secara ekonomi,” jelas Mohammad Zuhair.
Selain penyerahan bantuan lanngsung kepada lima lembaga ini, mereka juga mengikuti inkubasi program pelatihan usaha mandiri pada 27-30 Agustus 2022. Program pelatihan/inkubasi ini bekerjasama dengan LPPM (lembaga Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat) Kalla Institute.
“Inti dari program ini adalah sebagai stimulus, kita harap lembaga yang kita bantu ini bisa membuat usaha mandiri yang hasilnya bisa terus dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang”, jelas Salman Febriyansyah, Program Manager Islamic Care Yayasan Hadji Kalla.
Salman juga menjelaskan bahwa perubahan skema ini adalah untuk memandirikan mustahik, sehingga bisa men-support biaya operasional dan kegiatan-kegiatan keseharian penerima manfaat serta berkelanjutan selama bantuan produktif tersebut digunakan.
Sementara itu, Dr. Agussalim Rahman selaku Direktur Pendidikan Yayasan Pesantren Baitul Mukarramah Kabupaten Bone mengungkapkan bahwa Program bantuan usaha mandiri yang juga di dalamnya ada program pelatihan bantuan ini bisa membawa efek positif, di mana Ia dan pengurus bisa belajar membangun usaha secara mandiri di pesantrennya.
“Pertama-tama adalah ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk Yayasan Hadji Kalla karena sudah memberikan bantuan produktif ini, tentu ini adalah kabar gembira untuk kami. Saya dan para pembina bisa belajar ilmu baru untuk bisa menjadi lebih mandiri dan berdikari.” Jelas Dr. Agussalim Rahman kepada tim Yayasan Hadji Kalla.
Sebelumnya diketahui bahwa proses seleksi penerima manfaat telah dilakukan dalam beberapa tahap; yakni dimulai dengan koordinasi dengan Kemenag Provinsi Sulsel terkait data pesantren se-Sulsel, lalu dari data dan nama lembaga yang telah didapatkan, diusulkan kriteria utama yakni pesantren yang belum punya kemampuan secara mandiri dan santrinya berasal dari keluarga miskin atau menjalankan sistem pendidikan gratis. Hingga akhirnya dipilihlah 5 pesantren yang disebutkan di atas. Untuk memastikan kesiapan lebih lanjut dari pesantren yang terpilih, mereka wajib menyiapkan proposal rencana usaha dan studi kelayakan bisnis yang kemudian di-review oleh tim YHK dan LPPM Kalla Institute.
Selain pemberian bantuan modal usaha produktif sebesar Rp50 Juta per pesantren, penerima manfaat juga diberikan pelatihan usaha dan pendampingan usaha selama tiga bulan (rencana dikerjasamakan dengan Lembaga Penelitan dan Pengabdian Masyarakat ITB Kalla).
Sebagai bahan monitoring, keberlanjutan dan manfaat usaha, penerima manfaat wajib memberikan laporan perkembangan dan keuangan usaha selama 6 bulan ke YHK.
