Mamuju.daulatrakyat.id- Dana Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) tahun 2021 telah berjalan. Ratusan miliar dana pinjaman itu telah digelontorkan Pemprov Sulbar untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan.
Meski tak di bahasa di DPRD. Bukan berarti tak diawasi oleh wakil rakyat.
Menurut Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah, penggunaan dana PEN kabarnya sudah jalan untuk tahun 2021. Skema pembahasannya tidak melibatkan lembaga DPRD.
Pemerintah Daerah hanya memberitahukan tentang rencana pengajuan pinjaman PEN selebihnya pemda secara resmi tidak melaporkan ke DPRD. ” Ini yang agak krusial nantinya,” ujar Usman Suhuriah saat dimintai tanggapannya, Rabu, 20 Oktober 2021.
Meski demikian, ujar Usman Suhuriah pengawasan oleh lembaga DPRD tetap penting.
Sejak awal, menurutnya sudah di dorong agar jadi agenda di DPRD.
Bagi lembaga pengawasan lainnya seperti lembaga vertikal dan pengawasan partisipasi dari masyarakat tetap perlu dilakukan.
Hal ini, kata dia sangat penting karena menyangkut penggunaan keuangan negara.
“Yang namanya keuangan negara selalu memiliki potensi menyimpang,” kata politisi Golkar ini.
Usman Suhuriah menegaskan, pihak Pemprov mesti hati-hati. Karena dengar informasi perencanaan pekerjaan penggunaan PEN akan diarahkan ke inpratruktur jalan.
Dari sisi waktu, sebut Usman Suhuriah akan sangat mepet tersisa 3 bulan efektif.
” Ini bisa berkonsekwensi ke mutu pekerjaan. Ini yang harus jadi perhatian gubernur dan jajarannya,” pungkasnya.
Dilain pihak, Ketua Gerakaan Rakyat Anti Korupsi Indonesia Arman ( Gerak ) wilayah Sulbar meminta DPRD segera berkordinasi ke KPK untuk mengawasi penggunaan dana PEN yang jumlahnya ratusan miliar itu.
” Kami juga akan menyurat ke BPKP dan KPK untuk segera mengawasi anggaran PEN miliaran itu,” kata Arman.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Kontraktor Nasional ( Askonas ) Sulbar Ilham Zainuddin alias Rory meminta DPRD Sulbar segera merekomendasikan ke KPK RI dalam hal pengawasan proyek PEN mulai dari proses tender hingga pelaksanaannya.(lim/dr)
