Luwu Utara, daulatrakyat.id — Pemerintah Daerah Luwu Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUTRPKP2), terus melakukan berbagai upaya penanganan pascabencana bajir bandang setahun yang lalu.
Salah satunya membuka saluran drainase dan memasang armco atau gorong-gorong pipa baja bergelombang di sepanjang jalan poros nasional Masamba, Luwu Utara. Tak hanya satu, dua armco dipasang sekaligus agar fungsi drainase berjalan optimal.
“Yang kami pasang kemarin di jalan poros nasional adalah armco. Alhamdulillah, sudah selesai. Termasuk di jalur dua Bandara samping Kantor Lurah Bone.” kata Kepala Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang PUTRPKP2, Marzuki, Kamis (26/8/2021), di Masamba.
Dia mengatakan, pemasangan armco di jalan poros nasional sifatnya sementara saja sambil menunggu pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional melakukan penanganan permanennya.
“Pemasangam armco ini sifatnya sementara,” ungkap Marsuki.
“Nanti akan dipasang box culver 5 meter oleh pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional. Kami cuma pasang sementara untuk mengantisipasi hujan deras sebelum dikerja permanennya. Jadi, kami pasang double armco di jalan poros ini,” lanjut dia lagi.
Untuk permanennya, kata dia, akan dilakukan tahun ini, sambil menunggu pihak Pemda menyelesaikan dulu segala permasalahan di lapangan. Secara keseluruhan, penanganan genangan air dalam kota sudah 95%.
“Masih ada beberapa titik pembukaan saluran yang mesti dikerjakan dalam waktu dekat,” imbuhnya.
Sementara Wakil Bupati Suaib Mansur berharap pemasangan double armco di jalan poros nasional bisa mengatasi genangan air yang sering terjadi jika intensitas curah hujan tinggi.
“Kita harap setelah ini terpasang, persoalan genangan air sudah tidak ada lagi. Air sudah dapat lancar menuju saluran pembuang yang telah dibuat,” harap Suaib saat meninjau pemasangan armco di jalan poros nasional, Rabu (25/8/2021) kemarin.
Untuk diketahui, Pemda terus menggenjot penanganan pascabencana di beberapa wilayah terdampak dengan mengedepankan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan tentu dengan pelibatan masyarakat itu sendiri. (lh/jal)
