Luwu Utara, daulatrakyat.id — Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara menggelar reses sidang ke-III untuk menyerap aspirasi masyarakat tentang perubahan APBD TA. 2021 di aula Kantor Camat Bone-Bone, Rabu (04/08).
Reses dibuka langsung oleh Camat Bone-Bone, Syahruddin, dengan menerapkan protokol kesehatan. Reses dihadiri oleh oleh anggota DPRD Luwu Utara dapil 2, Kapolsek Bone-Bone atau yang mewakilinya, dan Danramil Bone-Bone atau yang mewakilinya.
Sementara itu peserta reses yakni para Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Lurah Bone-Bone, Para Pimpinan SKPD atau yang mewakilinya, kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, dan tokoh masyarakat Bone-Bone.
Camat Bone-Bone Syahruddin dalam sambutannya mengungkapkan, pada kesempatan ini kita mengikuti sidang yaitu menyerap aspirasi yang diusulkan didalam perubahan tahun anggaran 2021.
“Kami dari Bone-Bone ada beberapa kegiatan sampai hari ini belum terlaksana, salah satu contoh jembatan Sido Mukti yang diusulkan tahun 2020 sampai tahun 2021 belum terlaksana, termasuk jembatan Tana Takko di Desa Tamuku sudah berapa tahun diusulkan sampai saat ini belum terlaksana,”ungkap Syahruddin.
Sementara itu ketua reses Dapil 2 Hamuddin dari partai Golkar mengatakan, masa reses ke-III ini kami akan mendengarkan aspirasi dari kita semua yang bisa kami bawa sampai keruang DPR.
“Oleh karena itu sampaikanki semua dan kita akan juga menyampaikan apa yang
dihasilkan diwilayah kita sesuai dengan apa yang diinginkan, tentu tidak semuanya bisa terwujud karena ada faktor-faktor mempengaruhi, “kata Hamuddin
Hamuddin mengungkapkan, tahun 2021 ada dua kegiatan agenda pesta demokrasi yang kita laksanakan yaitu Pemilukada Bupati dan wakil Bupati dan tidak lama ini ada kegiatan pemilihan Kepala Desa
“Alhamdulillah semua berjalan aman, damai tertib dan lancar, meskipun ada riak-riak yang muncul tetapi semuanya kita antisipasi dengan baik,”ungkapnya.
Selain itu Hamuddin juga menjelaskan, bahwa BPD itu bukan bawahannya kepala desa tapi mitra kerja kepala desa. Ia menyebutkan semua kegiatan kepala desa harus diawasi oleh BPD dan dikendalikan oleh Polsek termasuk Danramil.
“Ada kesepakatan antara Polisi tentang anggaran-anggaran APBN yang diluncurkan ke desa-desa agar didampingi bersama dengan TNI,”pungkasnya.(jal)
