Mamuju.daulatrakyat.id- Fraksi Nasdem DPRD Sulbar mempertanyakan dasar SK belanja hibah barang dalam pelaksanaan APBD 2022 yang belum ditanda tangani oleh Gubernur Sulbar.
Sekertaris Fraksi NasDem DPRD Sulbar Muh.Hatta Kainang,SH menyebutkan belanja hibah sekitar RP 103 Milyar ini untuk kepentingan publik, seperti untuk rumah ibadah, kelompok tani dan nelayan, serta hibah lembaga.
Kondusi ini, ujar Hatta Kainang mengakibatkan keterlembatan realisasi APBD 2021 Sulbar.
Hatta Kainang menegaskan bahwa tidak ada alasan, sebab dalam perda , pergub APBD 2021 sudah tergambar belanja hibah dalam RKA dan DPA APBD dengan sistim penerima by name by adress.
“Kami butuh jawaban tegas apa yang menjadi alasan regulasi hibah bansos tahun 2021 mengacu pada permendagri 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah,” tegas Hatta Kainang dalam keterangan tertulisnya, Senin, 26 Juli 2021.
Menurut politisi NaDem ini, APBD 2021 sudah clear tinggal dilaksanakan. ” Kami berharap sinergitas dimasa akhir kepemimpinan ABM -ENNY bukan membuat problem baru yang bisa membuat kemitraan lembaga tidak berjalan,” pungkasnya.(lim/dr)
