Luwu Utara, daulatrakyat.id — Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara melalui Bupati Indah Putri Indriani dan Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPb Syaiful, melakukan Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Forum Kerjasama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rabu (2/6/2021) di Aula La Galigo Kantor Bupati Luwu Utara.
Penandantanganan MoU ini juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Dukungan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Penyerahan Buku Kajian Fiskal Regional (KFR) serta Penyerahan Cinderamata berupa Plakat Kanwil DJPb Provinsi Sulsel kepada Bupati Luwu Utara. Pun sebaliknya, dari Pemda Luwu Utara kepada DJPb Sulsel.
Bupati Indah Putri Indriani mengatakan, melalui penandatangan ini, dirinya berharap menjadi tambahan motivasi bagi Pemda untuk melakukan perbaikan dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, dan mewujudkannya dalam kinerja aparatur pemerintah yang lebih baik.
“Dalam konteks pengelolaan, sebagai pengguna anggaran, bagaimana menghasilkan atau mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi, percepatan dana transfer, khususnya DAK fisik, serta dana desa dan pendampingan peningkatan kualitas laporan Pemda,” tutur Indah.
Terkait, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), ia mengatakan bahwa Pemda fokus menggerakkan pelaku UMKM yang jumlahnya kurang lebih 12ribu untuk memiliki akses ke Perbankan melalui penguatan permodalan guna mendapatkan KUR.
“Alhamdulillah, Pemda telah me-launching market place yaitu e-Mall yang di dalam aplikasi tersebut kita bisa mencari dan belanja produk UMKM, produk pertanian, perkebunan atau e-Farming. Target utama kita adalah ASN yang akan kita maksimalkan. Jadi kami mohon dukungan kita semua,” imbuhnya.
Untuk itu, dia berharap melalui MoU ini, pengelolaan keuangan negara di daerah akan semakin maksimal dari waktu ke waktu.
“Upaya perbaikan terus kita lakukan dan laporan keuangan dapat kita perbaiki. Walaupun tidak sempurna, tapi kita jua-lah yang menyempurnakannya,” jelasnya.
Sementara itu, Kakanwil DJPb Sulsel Syaiful memberikan apresiasi kepada Pemda Luwu Utara yang telah berhasil meraih opini WTP kesembilan kalinya, dan 8 kali secara konsekutif atau berturut-turut.
“Opini itu diberikan karena tata kelola keuangan pemerintahan suatu daerah itu disusun sesuai standar pelaporan keuangan,” kata Syaiful.
Syaiful mengatakan, laporan keuangan opini terbaik harus berbanding lurus dengan pelaksanaan realisasi anggaran fisik di Pemda yang bertujuan untuk peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di daerah.
“Transparansi pelaporan keuangan Pemda perlu kiranya dilakukan kerjasama, dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan memerhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, kemanfaatan bersama dan keterbukaan informasi,” jeas dia.
Olehnya itu, kata syaiful, transfer daerah DAK dan dana desa sangat berkontribusi membangun infrastruktur, serta membuka akses jalan mulai dari pinggiran.
“Dana tersebut sekarang sudah bisa diakses secara mudah melalui aplikasi MINASATA, yaitu aplikasi Monitoring Dana Desa dan Transfer Daerah yang mengintegrasikan semua daerah kabupaten/kota di Sulsel,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kakan Pajak Palopo Ikhwan Mahmud, para Asisten, Staf Ahli Bupati, serta para Kepala Perangkat Daerah dan pimpinan Perbankan lainnya. (lh/jal)
