Luwu Utara, daulatrakyat.id — Presiden Joko Widodo membeberkan sebuah fakta menarik. Pergerakan dan mobilitas penduduk jelang idulfitri 1442 Hijriah kemarin tetap masih cukup tinggi, meski pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan larangan mudik Lebaran. Faktanya lagi, dalam periode larangan mudik, 6 – 17 Mei 2021, terdeteksi ada 1,5 juta orang yang melakukan mudik.
Yang membuat ketar-ketir adalah terdapat 4.123 pemudik positif COVID-19 (60%), dari 6.742 pemudik yang mengikuti random tensting. 75 di antaranya langsung dirawat di Rumah Sakit.
Angka-angka ini linier dengan meningkatnya kasus aktif COVID-19 di 15 provinsi, yaitu Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Maluku, Banten, NTB, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.
“Dulu pernah saya sampaikan bahwa ada 33% masyarakat kita yang ingin mudik ke kampung halaman. Kemudian ada larangan mudik, sehingga turun menjadi 11%. Setelah sosialisasi, turun lagi menjadi 7%, dan saat ada penyekatan, kembali turun menjadi 1,1%,” beber Presiden Jokowi dalam Pengarahan dan Rapat Koordinasi dengan seluruh Kepala Daerah se-Indonesia yang digelar virtual dari Istana Negara, Jakarta, Senin (17/5/2021). Rakor ini juga dihadiri Wapres Ma’ruf Amin.
Meski begitu, kata Jokowi, peningkatan kasus aktif COVID-19 tahun ini tidak seekstrim tahun lalu, sehingga ia sangat berharap kasus aktif tidak lagi sebesar tahun 2020 kemarin.
“Dibanding tahun lalu sebenarnya sudah terjadi penurunan kasus aktif. Nah, ini harus ada konsistensi. Kita harus memiliki ketahanan yang kuat, karena COVID-19 tak bisa diselesaikan hanya dengan beberapa bulan saja,” terangnya.
Untuk itu, ia meminta seluruh Kepala Daerah di Indonesia, tanpa terkecuali, untuk tetap meningkatkan kewaspadaan karena potensi peningkatan jumlah kasus tetaplah besar, mengingat masih tingginya mobilitas penduduk akhir-akhir ini.
“Kepala Daerah harus tetap berhati-hati. Semua harus waspada, karena potensi jumlah kasus COVID-19 bisa saja meningkat, meski pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, kembali mengingat seluruh masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan di Luwu Utara agar tetap meningkatkan kewaspadaan, dan tidak lengah sedikit pun terhadap potensi melonjaknya kasus COVID-19 di Luwu Utara. Meski di Luwu Utara sendiri, kasus COVID-19 tengah melandai.
“Zona hijau bukan menjadi tolok ukur untuk melonggarkan protokol kesehatan,” kata Indah mengingatkan, yang mengikuti rakor ini dari Aula La Galigo Kantor Bupati.
Ia mengatakan, yang perlu dilakukan saat ini, tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, dan tidak boleh lengah sedikit pun.
“Berdasarkan update data hingga hari ini, tak ada lagi kasus aktif di Luwu Utara. Meski begitu, hal ini sama sekali bukan menjadi tolok ukur bagi kita untuk abai terhadap protokol kesehatan. Sebab berkaca pada India dan negara tetangga, gelombang atau lonjakan kasus bisa saja naik drastis jika kita lengah,” tandasnya. (lh/jal)
