Makassar-daulatrakyat.id-Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Prof Dr Muhammad Jufri, MSi. MPsi, Psikolog menerima Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. H. Imran Jauzi, M.Pd di ruang kerja Kadisdik Sulsel, Jl.Perintis Kemerdekaan Km 10 Tamalanrea Makassar, Kamis (27/8) dalam acara bincang santai yang dikemas dalam coffe morning.
Nampak hadir mendampingi Kadisdik Sulsel, Sekretaris Disdik Sulsel H. Hery Sumiharto, SE. M.Ed.l.
Pertemuan dua pimpinan OPD ini membicarakan tentang penyelarasan data kepegawaian di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
Selain mengadakan diskusi tentang kepegawaian dan permasalahannya, Imran Jauzi juga menyerahkan data jabatan Kepala Tata Usaha (KTU) di UPT Pendidikan yang masih kosong, dan harus segera diisi.
“Ini sangat mendesak, dan sudah mendapat teguran dari Inspektorat,” ucap Imran Jausi, mantan Kepala Badan Diklat Prov. Sulsel ini.
Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, yaitu sekitar 198 orang dari 519 KTU yang ada di UPT Pendidikan yang tersebar di Sulsel. Imran menyerahkan kepada Kadisdik Sulsel untuk menggodok siapa-siapa yang layak mengisi kekosongan KTU tersebut.
Kadisdik Sulsel, Prof. Jufri menyambut baik data yang diterima dari BKD Prov Sulsel ini. Ia berjanji akan mengisi 198 KTU yang telah lama kosong tersebut sebagai kesempurnaan sebuah organisasi, khususnya di sekolah, dalam hal ini SMA, SMK dan SLB di Sulsel.
Untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut, Prof. Jufri akan mengadakan seleksi yang ketat, setiap calon pejabat akan diassesment untuk mendapatkan SDM yang bisa diandalkan di persekolahan.
Tidak saja KTU, seleksi kepala sekolah (SMA, SMK dan SLB) yang sempat tertunda pelantikannya, kata Prof Jufri akan ditindaklanjuti seperti arahan Pak Gubernur. Untuk jabatan Kepala Sekolah, kata Prof Jufri, tidak hanya harus assessment, tapi seorang calon kepala sekolah harus melewati uji kompetensi kepribadian dan uji kompetensi sosial.
Dua kompetensi ini menurut Prof Jufri masih sangat rendah dan perlu mendapat perhatian. “Mengapa banyak kepala sekolah bermasalah, banyak didemo oleh guru dan siswanya atau diprotes warga sekitar sekolah, karena dua kompetensi ini kurang,” ucap Prof. Jufri.
Prof Jufri mengaku tidak meragukan kompetensi pedagogic dan kompetensi professional bagi seorang guru. Itu mereka sudah lalui dengan baik, kata alumni program doktoral Universitas Gajah Mada Jogyakarta ini.
Hal lain yang menjadi diskusi menarik antara Kadisdik Sulsel dengan Kaban Kepegawaian Sulsel tentang guru honorer. Menurut Sekretaris Disdik Sulsel Hery Sumiharto, selama ini pengangkatan guru honorer tidak jelas dan tidak seragam. Seharusnya, pengangkatan guru honorer harus diseleksi secara ketat dan pengangkatannya di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Gubernur Sulsel.
Ke depan, tambah Prof. Jufri perekrutan guru honerer harus dibuatkan rambu-rambu atau standar operasional procedure (SOP). “Nanti kita akan bentuk tim khusus untuk itu bersama Badan Kepegawaian Prov. Sulsel,” ujar Prof Jufri. (humas disdik sulsel/sry/dr)
Web Official Daulat Rakyat
