Wajo-daulatrakyat.id-Penyaluran sembako dampak virus corona atau Covid-19 di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan mulai mendapat sorotan dari Ketua DPD Nasdem dan aktivis di Kabupaten Wajo.
Ketua DPD Nasdem Wajo Andi Gusti Makkarodda, secara tegas mengingatkan dan menyoroti kinerja pihak eksekutif agar banyak memberikan kepastian informasi dan pemahaman yang benar kepada publik.
“Kita tahu bersama pemerintah daerah sudah merilis beberapa berita soal bantuan termasuk rencananya akan segera menyalurkan bantuan tersebut secepatnya, tapi nyatanya sampai hari ini belum ada kejelasan, kapan terelaisasi. Padahal ini sudah masuk bulan ke dua,” kata Andi Gusti Makkarodda.
Menurutnya, pernyataan- pernyataan di media massa dan di live streming itu jelas bupati sudah menyuarakan dan menyediakan anggaran sampai Rp.20 Milyar serta bantuan dari pusat dan lain-lain, faktanya sampai hari ini belum juga ada kejelasan.
“Apa sebenarnya persoalan yang terjadi di pemkab, kenapa bantuan belum juga disalurkan? Apakah birokrasi tidak kompak dan mulai tidak patuh terhadap instruksi bupati?” tanyanya.
Andi Gusti mengatakan, dirinya berharap segera ada kebijakan pemda, tidak usah larut saling tuding antara TKSK dan pemerintah, karena kesalahan ini sudah berlangsung lama akibat tidak pernahnya pemda menetapkan Basis Data Terpadu sejak 2016 ke TNP2K dan Kemensos.
“Makanya tahun ini pemda harus wajibkan desa kelurahan lakukan pendataan dan laksanakan forum desa sebagai uji publik sebelum musrenbang desa kelurahan dilakukan dan pemda pun wajib menetapkan dan mengupdate data,” katanya.
Kebijakan yang saya maksud adalah berikan instruksi kepada TKSK untuk mengubah data sesuai fakta.
“Jangan sampai karena alasan takut, TKSK tidak merubah data jika tidak ada perintah dari bupati..?”jelas Andi Gusti.
Sementara itu, Aktivis Mahasiswa Herianto Ardi mengatakan, berdasarkan hasil investigasi tim kerja AMIWB di lapangan menemukan carut-marutnya pendataan dan pemberian bantuan sosial yang ada di Kabupaten Wajo.
“Untuk itu, kami telah menjadwalkan akan turun melakukan Aspirasi ke kator DPRD tanggal 8 besok untuk mempertanyakan hal ini,” ujar Herianto Ardy.
Selain itu, dia juga mengaku sangat menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Wajo yang terkesan lamban dan tuli, karena tidak mendengar jeritan kesulitan masyarakat di bawah.
“Harusnya kan masyarakat segera dibantu sehingga tidak terkesan bantuannya ditahan-tahan,” tegasnya.
Menanggapi hal itu Bupati Wajo Amran Mahmud menyatakan, pihaknya saat ini masih menunggu pengesahan data persetujuan dari kemensos untuk list yang mau dibayarkan.
“Begitu ada listnya langsung disandingkan dengan BLT Desa agar tidak ada yang tumpang tindih dan kalau besok keluar langsung juga kita tempel semua di desa-desa,” katanya. (app/dr)
Web Official Daulat Rakyat
