Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara, Karemuddin
Luwu Utara, daulatrakyat.id – Dukungan pemerintah terhadap kegiatan keagamaan sangat dibutuhkan demi untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan umat beragama. Terlebih khususnya memasuki tahun politik di 2024.
Namun jika dukungan pemerintah hanya sebatas support saja tanpa dibarengi bantuan anggaran sesenpun apalagi kegiatan yang diadakan se-Sulawesi Selatan, maka hal itu dianggap sebagai bualan saja
Seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Luwu Utara dari Fraksi PAN, Karemuddin bahwa Pengurus Harian Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sulsel akan melaksanakan giat Utsawa Dhama Gita (UGD) ummat Hindu se-Sulawesi Selatan pada April 2024 mendatang.
Dengan agenda itu, PHDI Sulsel yang dipimpin Ketua Harian PHDI Sulsel, Gede Durahman melakukan audiens kepada Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin guna meminta bantuan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
Namun pertemuan tersebut hanya sebatas pertemuan biasa saja dimana pengguna anggaran Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Pj Gubernur Sulsel tak memberikan bantuan sesenpun untuk pelaksanaan kegiatan itu.
“Saya dikabari oleh ketua harian PHDI Sulsel bahwa pertemuannya dengan Pj Gubernur tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan, padahal kegiatan ini muatannya se-provinsi Sulsel dan dipusatkan di Luwu Utara,” tutur Karim sapaan akrabnya, Minggu (19/11/2024).
Ia juga mengaku kecewa kepada Sudirman Sulaiman selaku mantan Gubernur Sulawesi Selatan yang pada waktu lalu menjanjikan akan menganggarkan kegiatan yang akan dihelat oleh PHDI Sulsel tersebut, namun janji hanya tinggal janji.
“Intinya kami kecewa, baik itu ke P Gubernur, apalagi mantan gubernur Sul Sel Andi Sudirman Sulaiman yang sempat berjanji untuk memberi anggaran kepada PHDI Sulsel. Kok setega itu pemerintah provinsi yah, biar sesenpun tidak ada, ingat yah, ummat Hindu itu di Sulsel ada dimana-mana, kayak tidak punya nurani saja kepada ummat beragama,” tandasnya.
Politisi PAN ini juga katakan bahwa Pemerintah provinsi dalam hal ini PJ Gubernur harus berlaku adil kepada ummat beragama, jangan sampai timbul asumsi menganak tirikan keluarga Hindu. Bukan karena pemerintah daerah luwu utara tidak bisa bantu akan pelaksanaan kegiatan itu, tetapi kita harus sharing anggaran, jangan semua di bebankan kepada tuan rumah.
“Hanya aneh saja bagi saya, tidak mungkin dan tidak masuk akal kegiatan sebesar ini tidak di anggarkan, saya menganggap ini ada diskriminasi namanya terkait anggaran untuk saudara saudara kita dari ummat Hindu,” kuncinya.(*/jal/dr)
