Mamuju.daulatrakyat.id
Secara nasional angka stunting di Sulbar masih sangat memprihatinkan, dari 34 Provinsi di Indonesia.Sulbar berada di rangking 33. Sehingga menjadi perhatian serius Pemerintah Sulbar.
Dalam rilis humas pemprov Sulbar, menyebutkan pada tahun 2019 berada di angka prevalensi sebesar 40,3 persen. Pada 2021 mengalami penurunan 33,8 atau turun 6,5 persen.
Hal ini terungkap pada Lokakarya yang digelar Bappeda dan dihadiri langsung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung PKK, 10 Oktober 2022.
Kehadiran Gubernur Jateng, disambut baik Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik bersama tim OPD menjadi sebuah kehormatan bagi Sulbar.
“Semoga ini membawa semangat luar biasa dari Jawa Tengah, kita berharap dapat diberikan pemahaman dan pengetahuan yang sangat komprehensif terkait stunting dan sistem yang digunakan dalam survey penilaian Integritas,” kata Akmal Malik.
Akmal Malik menyebutkan, langkah ini sebagai upaya kolabirasi kedua belah pihak untuk menuntaskan masalah stunting dan juga integritas.
Karenanya Sulbar yang tebilang daerah yang masih muda, tentunya masih perlu banyak belajar.
Kehadiran Ganjar, sebut Akmal menjadi spirit untuk belajar, hingga kedepan lebih baik.
Akmal menambahkan sinergi dan kolaborasi yang dibangun dapat menghasilkan sebuah perubahan yang dapat membawa Sulbar yang maju dan sejajar dengan daerah lain.
Ibarat gayung bersambut, Ganjar Pranowo mengapresiasi langkah kolaborasi yang dilakukan Sulbar untuk berbagi pengalaman dalam menekan angka stunting.
“Jawa Tengah tidak hebat amat, tapi kita bisa cerita karena pasti kondisinya berbeda. Kami punya pengalaman yang pak Akmal ingin shering terkait stunting dan integritas,” ujar Ganjar.
Ganjar sengaja membawa beberapa tim seperti Bappeda, Kadis Pendidikan, UMKM dan beberapa OPD terkait untuk sharing tekhnis intervensi yang akan dilakukan.
Menurut Ganjar, stunting itu data, lalu treatment, kolaborasi antar OPD. Membangun integritas harus dimulai dari contoh, nah contoh itu harus konsisten bagaimana tidak korupsi, tidak menerima gratifikasi, pengelola LHKPN dan itu menjadi semangat.
Itu pun harus dikolaborasikan dengan DPRD.
Sebagai provinsi yang masih muda, ujarnya memiliki SDM yang baik, harus sepakat metode dan metodologi yang progresif dan revolusioner.
“Dan itu harus dimulai dari pemimpin,” kata Ganjar.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunna Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulbar Junda Maulana, menjelaskan lokakarya yang dilakukan menjadi istimewa, lantaran dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Stunting menjadi Issu nasional dan menjadi fokus perhatian pemerintah, sehingga dibutuhkan penanganan dan pencegahan yang dilakukan secara terpadu.
Jundapun berharap pertemuan ini mendapat masukan dan rekomendasi strategi dalam percepatan penurunan stunting kedepan.
Kegiatan tersebut nampak dihadiri, para Bupati /Wakil Bupati se-Sulbar, Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Kapolda Sulbar, Irjen Pol.Veddy Iskandar Bitticaca, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Ketua TP PKK Jateng, Atikoh Ganjar Pranowo, pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan Pemprov Jawa Tengah, dan undangan.(Lim/dr)
