Tim Audit Mulai Investigasi Dugaan Kerugian Negara Terkait Kasus APK

Daulatrakyat.id,Mamuju– Kasus Alat Peraga Kampanye ( APK ) yang menyeret nama lembaga penyelenggara pemilu di pemerintah Sulawesi Barat ( Sulbar ).

Kini masih menunggu hasil audit dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulbar, pihak BPKP tengah membentuk tim khusus dalam melakukan audit investigasi untuk menentukan kerugian negara.

Koordinator pengawasan ( Korwas ) Bidang Investigasi Perwakilan BPK-P Provinsi Sulbar, Charles Rante Batara mengatakan,dokumen yang diserahkan oleh pihak penyidik ke BPK-P , masih ada beberapa syarat bukti yang harus dilengkapai oleh penyidik dari tiga syarat bukti yang dibutuhkan oleh tim audit.

Namun kata dia, dengan adanya kekurangan itu, pihaknya selalu koordinasi dengan pihak penyidik. Tiga syarat bukti itu, katanya harus kompeten, artinya sah menurut hukum atau sumber informasinya jelas, kalau bukti relevan artinya bukti yang diserahkan harus sesuai dengan apa yang dilapangan atau sesuai yang diajukan,artinya dari dua itu terpenuhi sudah boleh mengambil kesimpulan. Jika salah satu syarat dari tiga itu, ada yang kurang dikhawatirkan akan menghambat perhitungan kerugian.

” BPK-P sebagai pemberi keterangan ahli, memang dokumen -dokumen yang diserahkan penyidik ke BPK-P harus memenuhi syarat bukti karena syarat bukti ada tiga, kompeten, relevan dan cukup. Dari itu, selama ini, penyidik yang diberikan syarat bukti belum terpenuhi. Tapi kami terus koordinasi dengan penyidik di Polda agar bisa dipenuhi,” sebut Carles.

Kantor BPKP Perwakilan Sulbar (foto:Aji)

Carles mengaku, belum lama ini BPK-P telah membentuk tim perhitungan kerugian dengan menerbitkan surat tugas untuk melakukan perhitungan kerugian.

Kata dia, tim yang dibentuk saat ini sudah berjalan, namun diakui bahwa kasus Korupsi memeiliki modus operandi tidak sama, makanya kata dia, dalam perhitungan itu perlu ke hati – hatian.

Namun menurutnya, tim yang dibentuk BPK-P ini akan bekerja secara maksimal secara profesional hingga bisa mengetahui apakah ada kerugian atau tidak.

” Kami bersama polisi komitmen untuk berantas Korupsi. Mengenai kapan dan waktunya hasil tim ini selesai, pihaknya belum mengetahui pasti. Yang pastinya tiga unsur bukti itu sudah cukup pasti hasilnya akan kami sampaikan. Karena kasus Korupsi itu tidak sama modus operandinya, ini kami mengaudit bukti yang bicara,” ujarnya.

Seperti diketahui kasus APK milik KPU Provinsi Sulbar tahun 2017 dinilai ada dugaan temuan penyimpangan dana pembuatan APK,oleh Polda Sulbar langsung melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti dan keterangan, baik dari Pokja maupun pemenang tender.

Dari kasus ini, naik menjadi penyidikan yang akhirnya mentok di perwakilan BPK-P sebagai ahli perhitungan apakah ada kerugian negara atau tidak. ” publik menunggu ” (Aji)

Tinggalkan Balasan

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.