MAKASSAR DAULATRAKYAT.ID.Kantor OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menilai kinerja sektor jasa keuangan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) tetap tangguh dan aktif dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Tekanan global yang meningkat tersebut tercermin dari revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang menurunkan proyeksi pertumbuhan PDB global menjadi 3,1 persen pada tahun 2025 dan 3 persen pada 2026 yang dipengaruhi oleh meningkatnya hambatan perdagangan, ketidakpastian arah kebijakan, serta eskalasi risiko geopolitik.
Dalam kondisi global yang menantang ini, sektor jasa keuangan di Sulampua tetap tumbuh positif dan adaptif, menjadi penggerak dalam mendorong pembiayaan produktif, memperluas inklusi keuangan, dan menjaga stabilitas ekonomi regional.
Kinerja intermediasi perbankan di wilayah Sulampua menunjukkan daya tahan yang solid. Per Februari 2025, kredit perbankan tumbuh sebesar 7,05 persen (yoy) sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar 3,86 `persen (yoy).
Tingginya pertumbuhan kredit dibanding DPK mencerminkan bahwa perbankan tetap menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal, terutama dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor riil untuk mendorong aktivitas perekonomian daerah. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) Sulampua yang mencapai 130,54 persen mengindikasikan bahwa pembiayaan yang disalurkan sektor perbankan di wilayah Sulampua sebagian besar bersumber dari pendanaan luar daerah.
Hal ini mencerminkan kepercayaan industri keuangan nasional terhadap potensi ekonomi di kawasan ini. Fungsi intermediasi yang tinggi di Sulampua masih diimbangi dengan rasio non performing loan (NPL) yang terjaga yaitu sebesar 2,45 persen.
Secara nominal, penyaluran kredit di Sulampua mencapai Rp434,24 triliun dengan penyaluran kredit konsumtif sebesar Rp220,99 triliun, sedikit lebih tinggi jika dibandingkan kredit produktif sebesar Rp213,24 triliun. Adapun DPK di Sulampua masih didominasi oleh portofolio tabungan dengan nilai sebesar Rp198,94 triliun disusul deposito sebesar Rp67,02 triliun dan giro sebesar Rp66,69 triliun.
Pada sektor pasar modal, terdapat pertumbuhan Single Investor Identification (SID) yang signifikan di wilayah Sulampua pada posisi Februari 2025 yaitu sebesar 26,21 persen (yoy) atau mencapai 1.009.595 SID. Peningkatan partisipasi investor ini turut didorong oleh masifnya kegiatan edukasi pasar modal yang dilakukan secara kolaboratif antara OJK, Bursa Efek Indonesia, perusahaan sekuritas, perguruan tinggi, serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Di tengah kondisi pasar yang fluktuatif, OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) merespons secara sigap dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan investor dan mendukung kelangsungan perdagangan saham secara sehat antara lain dengan menyesuaikan batasan trading halt dalam hal IHSG mengalami penurunan, menyesuaikan batasan auto rejection bawah saham dan kebijakan buyback saham tanpa RUPS.
Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di Wilayah Sulampua menunjukkan kinerja yang positif secara year on year. Pada posisi Februari 2025, total aset dana pensiun di wilayah Sulampua juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,46 persen mencapai Rp3,76 triliun.
Outstanding penjaminan pada perusahaan penjaminan berhasil tumbuh sebesar 28,25 persen mencapai Rp957 miliar. Total piutang perusahaan pembiayaan pada periode Februari 2025 tumbuh sebesar 8,25 persen menjadi Rp52,41 triliun. Namun di sisi lain, terjadi kontraksi pada pembiayaan modal ventura sebesar -9,10 persen.
Adapun pinjaman yang disalurkan oleh perusahaan pergadaian tumbuh sebesar 27,59 persen mencapai Rp17,61 triliun dan outstanding pembiayaan pada fintech peer to peer lending tumbuh sebesar 64,50 persen mencapai Rp5,2 triliun pada posisi Januari 2025.
Sejalan dengan perkembangan sektor jasa keuangan di Sulampua, kinerja sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan juga tetap tumbuh dan terjaga stabil.
Perkembangan Sektor Perbankan di Sulawesi Selatan
Pada posisi Februari 2025, total aset perbankan tumbuh sebesar 5,44 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp201,34 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 6,19 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp135,06 triliun.
DPK di Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh tabungan dengan share 58,87 persen. Adapun kredit yang disalurkan tumbuh sebesar 4,39 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp165,03 triliun.
Penyaluran kredit di Sulawesi Selatan masih didominasi oleh penyaluran kredit produktif sebesar 54,01 persen, namun dari sisi pertumbuhan kredit didorong oleh kredit konsumtif yang tumbuh sebesar 9,75 persen. Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, kredit yang disalurkan pada sektor perdagangan besar dan eceran memiliki porsi terbesar dengan share 23,15 persen.
Kinerja intermediasi perbankan Sulsel terjaga dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) 124,45 persen dan tingkat rasio kredit bermasalah berada di level 2,89 persen.
(dalam juta rupiah)
Perbankan Syariah turut menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi pada posisi Februari 2025. Hal ini tercermin dari aset perbankan syariah yang tumbuh sebesar 18,67 persen (yoy) menjadi Rp16,85 triliun, dengan penghimpunan DPK yang tumbuh 15,69 persen menjadi Rp11,85 triliun dan penyaluran pembiayaan yang juga tumbuh sebesar 20,25 persen (yoy) menjadi Rp14,60 triliun. Tingkat intermediasi perbankan Syariah berada pada level 123,14 persen dengan tingkat NPF pada level 2,16 persen.
(dalam juta rupiah)
Kredit usaha mikro mendominasi penyaluran Kredit UMKM di Sulawesi Selatan
Realisasi kredit kepada UMKM di Sulsel tumbuh sebesar 1,46 persen (yoy) menjadi Rp61,31 triliun dengan share sebesar 37,90 persen dari total kredit yang disalurkan Bank Umum di Provinsi Sulawesi Selatan.
Penyaluran kredit UMKM di Sulsel di dominasi oleh kredit usaha mikro sebesar Rp33,91 triliun dengan share sebesar 55,30 persen dari total kredit UMKM. Secara total, kredit UMKM telah disalurkan kepada 911.796 debitur.
(dalam juta rupiah)
Perkembangan Pasar Modal di Sulawesi Selatan
Total SID investor pasar modal di Provinsi Sulawesi Selatan pada posisi Februari 2025
mencapai 407.590 SID atau tumbuh sebesar 21,22 persen (yoy). Dari total investor pasar modal tersebut, yang terbanyak adalah investor reksa dana mencapai 388.991 SID atau tumbuh sebesar 21,15 persen (yoy).
Adapun nilai transaksi saham di Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Februari 2025 sebesar Rp4,23 triliun.
*Data SID bukan merupakan penjumlahan dari masing-masing SID (saham, reksa dana dan SBN). Setiap investor hanya memiliki 1 (satu) SID untuk beragam efek di Pasar Modal.
Perkembangan Sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) di Sulawesi Selatan
Pada sektor PPDP, total penjaminan pada perusahaan penjaminan tumbuh 20,67 persen menjadi Rp807 miliar dan total aset dana pensiun tumbuh sebesar 3,59 persen menjadi Rp1,60 triliun per Februari 2025.
Perkembangan Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) di Sulawesi Selatan
Pada sektor PVML di Sulawesi Selatan, total piutang perusahaan pembiayaan tumbuh 5,41 persen menjadi Rp19,06 triliun pada Februari 2025. Namun di sisi lain, total pembiayaan perusahaan modal ventura terkontraksi sebesar -7,21 persen.
Pada posisi Januari 2025, total pinjaman yang disalurkan pada perusahaan pergadaian tumbuh 28,09 persen mencapai Rp7,71 triliun dan outstanding pinjaman pada fintech peer to peer lending tumbuh sebesar 48,70 persen menjadi Rp1,84 triliun dengan tingkat wanprestasi yang terjaga yaitu sebesar 1,69 persen.
Perkembangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen
Sampai dengan 28 April 2025, Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah melaksanakan 61 kegiatan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan ini mencakup berbagai bentuk pelaksanaan, seperti sosialisasi, workshop, dan program edukasi lainnya, dengan fokus utama meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Kegiatan ini berhasil menjangkau sebanyak 513.648 peserta yang berasal dari berbagai kelompok, termasuk masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, perempuan, dan tenaga kerja di berbagai sektor.
Kegiatan edukasi ini menjadi wujud nyata komitmen OJK dalam mendukung terciptanya masyarakat yang melek keuangan serta mampu mengakses layanan keuangan secara bijak. Tidak hanya itu, upaya ini juga memberikan manfaat langsung kepada pelaku UMKM melalui pelatihan cakap keuangan, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Terkait layanan konsumen, per Maret 2025 terdapat 165 layanan konsumen yang terdiri dari 26 penerimaan informasi, 105 pemberian informasi, dan 34 layanan pengaduan.
Dari total layanan konsumen tersebut, sebanyak 82 layanan terkait perbankan, 29 layanan terkait perusahaan pembiayaan, 35 layanan terkait Fintech, 1 layanan terkait Pergadaian, dan 2 layanan terkait asuransi. Sedangkan, untuk SLIK per 28 April 2025 adalah sebanyak 3.318 layanan.
