Terkait kasus perploncoan di Bali, KPAI Akan Temui gubernur Bali terpilih

Bali. daulatrakyat.id-Diduga ada korban perplocoan MPLS di bali, KPAI Pengawasan akan bertemu  langsung Gubernur bali terpili I Wayan Koster, 2018-2023 untuk membicarakan perlindungan anak ke depannya di provinsi Bali,

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) kembali menerima laporan dugaan kekerasan yang terjadi saat berlangsungnya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2018/2019.

Laporan yang masuk di salah satu SMA di Bali, bahkan diduga kuat kekerasan tersebut menimbulkan satu korban jiwa.

Korban diduga mengalami kelelahan berat saat melaksanakan berbagai tugas individu selama MPLS berlangsung. Namun, orangtua korban mengikhlaskan dan tidak mempersoalkannya. Dugaan ini tentu perlu didalami, namun demikian ada orangtua yang berharap praktik-praktik semacam ini tidak terulang kembali.

Untuk mendalami kebenaran dari laporan yang diterima, maka sesuai tugas dan fungsinya, KPAI menurunkan tim ke Bali untuk melakukan pengawasan. Tim terdiri dari Retno Listyarti, Komisioner KPAI bidang pendidikan didampingi Indah Mulyani, asisten bidang pendidikan. Tim akan melakukan pengawasan pada 6-7 Agustus 2018.

KPAI akan menemui Gubenur Bali beserta jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait di Bali untuk meminta penjelasan dan klarifikasi. Namun sebelumnya, KPAI sudah mengumpulkan data-data awal terkait dugaan kekerasan selama MPLS tahun 2018 di salah satu SMA di Bali tersebut.

KPAI juga dijadwalkan bertemu dengan I Wayan Koster, Gubenur Bali Terpilih 2018-2023 di kantor transisi untuk membicarakan perlindungan anak ke depannya di provinsi Bali, terutama mendorong sekolah ramah anak (SRA) seprovinsi Bali.

Selanjutnya dari hasil pengawasan, KPAI akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) serta Kementerian Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk memastikan penyelenggaraan perlindungan anak di sekolah-sekolah. Lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik.

Permendikbud No. 18 tahun 2016 tentang MPLS sebenarnya dalam lampiran sudah mengatur larangan perploncoan dan bentuk kekerasan lainnya di MPLS, namun permendikbud memang tidak secara rinci menyebutkan larangan memberikan tugas-tugas menulis dan membuat esai yang melampaui kewajaran atau diluar batas kemampuan seorang anak.

Dalam Permendikbud No. 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di sekolah menyebutkan bahwa, bentuk kekerasan Perpeloncoan merupakan tindakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengendapkan (mengikis) tata pikiran yang dimiliki sebelumnya. Pemberian tugas yang berlebihan dalam penulisan esai adalah bentuk perploncoan yang sangat jelas membentuk pikiran baru bahwa tugas-tugas tersebut sesuai dengan sekolah unggul dan favorit. (Rls)

Editor: indra

Tinggalkan Balasan

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.