Syarkawi Rauf :Praktek Monopoli Grab To Work, Pemkot Bandung Rentan Melanggar UU Persaingan Usaha Sehat

Jakarta.daulatrakyat.id- Program angkutan bersama atau car pooling yang diinisiasi Pemkot Bandung dengan Grab – salah satu perusahaan transportasi online rentan melanggar UU Persaingan Usaha Sehat. Hal Ini disampaikan oleh Syarkawi Rauf – Pendiri Institute for Competition and Policy Analysis (ICPA).

” Secara umum, tujuan program carpooling ini baik. Namun, program yang memberikan eksklusifitas kepada Grab tanpa melalui proses kompetisi (tender terbuka) berpotensi melanggar UU Persaingan Usaha Sehat”, kata Syarkawi Rauf dalam keterangan tertulis Jumat, 15 Maret 2019 di Jakarta.

Menurut Syarkawai kebijakan pemkot yang diduga memberikan hak monopoli kepada satu operator jelas bertentangan dengan prinsp perundangan anti monopoli.

Syarkawi beralasan sebab menurutnya, kebijakan tersebut juga mendiskriminasi operator transportasi lainnya yang juga bergerak dalam bisnis yang sama.

“Seharusnya, kebijakan pemerintah kota sejalan dengan asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum,” tegasnya.

Sebaiknya, kata Syarkawi Pemkot Bandung dalam pelaksanaan uji coba tidak hanya melibatkan Grab, tetapi membuka kesempatan kepada operator transportasi online lainnnya untuk ikut terlibat, termasuk angkutan kota yang belum menggunakan aplikasi online.

Lebih jauh, dikatakan Syarkawi kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus selalu sejalan dengan Pasal 3, UU Nomor 5 tahun 1999, dimana disebutkan. Pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.

Ketiga, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Keempat,Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

“Kami mendukung upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan klarifikasi kepada pemerintah kota Bandung terkait dengan pelaksanaan uji coba program Grab to Work. Jika memang terdapat pelanggaran dalam kebijakan ini maka kami meminta KPPU untuk bertindak tegas dengan merekomendasikan menghapus kebijakan diskriminatif di atas,” ungkap Syarkawi Rauf .

Mantan ketua KPPU 2015-2018 juga meminta Pemkot Bandung untuk melaksanakan program competition compliance yang bertujuan agar kebijakan-kebijakan Pemkot selalu sejalan degan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Pemerintah daerah, lanjut Syarkawi tidak hanya Pemkot Bandung, tetapi juga daerah lainnya di Indonesia untuk tidak membuat regulasi yang dapat merusak iklim persaingan ushaa yang sehat di daerah.

“Pemkot Bandung sebaiknya meninjau ulang kebijakan ini. Jangan sampai kebijakan melanggar perundangan yang berlaku baik terkait prinsip anti-monopoli maupun tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Syarkawi Rauf.

Sebelumnya, banyak diberitakan bahwa Dinas Pehubungan (Dishub) Kota Bandung memperkenalkan program baru Grab to Work yang mulai dilakukan uji coba pada tanggal 11 Maret 2019.

Program car pooling bernama Grab to Work adalah program angkutan bersama atau car pooling terhadap pegawainya. Program ini mewajibkan para pegawai menggunakan Grab menuju kantor yang berada di kawasan Gedebage, Kota Bandung.

Bahkan menurut informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, program ini awalnya digratiskan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Grab yang diberikan kepada Dishub.

Meskipun gratis, Pemkot memberlakukan denda sebesar Rp. 50.000 bagi pegawai non struktural dan Rp. 100 ribu bagi pejabat struktural jika tidak ikut dalam program bersangkutan.(*)

Doktor Syarkawi Rauf (Ketua KPPU RI 2015-2018)

Editor : Salim Majid

Berikut Profil singkat Institute for Competition and Policy Analysis/ yang didirikan Ketua KPPU 2015-2018 Doktor Syarkawi Rauf.

Tentang Institute for Competition and Policy Analysis
ICPA adalah lembaga konsultan yang didirikan untuk membantu menjembatani antara kepentingan pelaku bisnis dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. ICPA merupakan kumpulan para ahli yang berdedikasi untuk mengatasi persoalan- persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku bisnis melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi, keuangan, dan hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.